talking-talking

Ada "Tambang Emas" di Danau Toba

2012-01-28T11:11:00.003+07:00

Oleh : Adela Eka Putra Marza

Penyanyi legendaris dari Tanah Batak, Nahum Situmorang menceritakan "hebatnya" danau ini kepada banyak orang melalui bait-bait dalam sebuah tembang berjudul "O Tao Toba". Danau Toba memang luar biasa. Tak hanya indah, tapi juga memiliki banyak potensi; meski masih belum digarap sempurna.

Danau Toba sejak dulu sudah menjadi ikon Sumatera Utara. Danau ini menjadi salah satu kekayaan alam yang paling luar biasa di Sumatera Utara sebagai salah satu danau volkano tektonik terluas di dunia. Di dalamnya tersimpan banyak potensi, yang jika digarap dengan benar dan secara maksimal, bisa saja danau ini menjadi lahan pendapatan daerah bagi Sumatera Utara.

Dalam bidang pariwisata saja, Danau Toba pernah menyedot hampir 35 ribu pengunjung dalam satu tahun pada 1998 berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir. Sayangnya, angka ini terus menurun dari tahun ke tahun seiring terjadinya krisis ekonomi dan travel warning yang sempat melekat pada Indonesia; meski tak sepenuhnya hal itu jadi alasan utama.

Danau Toba sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Sumatera Utara, pada saat ini memang kurang banyak diminati oleh wisatawan. Selain terus menurunnya angka kunjungan wisatawan, fakta lain yang membuktikan kenyataannya ini adalah saat tersisihnya Danau Toba sebagai salah satu daerah kunjungan wisata nasional dalam Visit Indonesia 2008, dengan alasannya danau ini mulai dilupakan oleh wisatawan.

Namun, dalam beberapa tahun belakangan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai kembali menata Danau Toba untuk pariwisata. Salah satu agenda penting yang setiap tahun digelar adalah Pesta Danau Toba, seperti yang dihelat pada 27-30 Desember 2011. Even ini sendiri pastinya bertujuan untuk mempromosikan kembali Danau Toba ke mata dunia, sembari menggaet angka kunjungan wisatawan.

Keramba Jaring Apung
Tak hanya di bidang pariwisata, sebenarnya masih banyak potensi lainnya dari Danau Toba. Misalnya, potensi air Danau Toba bisa dimanfaatkan untuk bisnis keramba jaring apung (KJA) yang saat ini menjadi tren di tengah-tengah masyarakat di sekitar Danau Toba, sejak sekitar 10 tahun yang lalu. KJA ini ternyata juga mampu memberikan hasil yang lebih dari cukup bagi masyarakat sekitar, bahkan dapat menopang kehidupan mereka.

Saat ini, sekitar 7.000 petani keramba tersebar di beberapa daerah di sekitar Danau Toba, seperti Haranggaol, Pangururan, Tomok dan Balige. Bahkan, menurut data Asosiasi Perikanan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Budaya (APPLHB) Dearma Haranggaol pada 2010, setidaknya 70 persen masyarakat di daerah tersebut menggantungkan hidupnya dari hasil keramba.

Belum lagi keramba milik PT Aquafarm Nusantara, yang merupakan perusahaan keramba ikan nila terbesar di Indonesia. Perusahaan asal Swiss tersebut memiliki sekitar 1200 keramba yang dapat menghasilkan 75 hingga 80 ton ikan nila perharinya. Keramba ini berada di lahan yang masih sekitar 7 hektar dari 30 hektar yang diizinkan untuk pengembangan keramba di Danau Toba.

Keberadaan Aquafarm memang begitu fenomenal. Perusahaan asing tersebut telah menampung ratusan tenaga kerja. Bisnis ini pun begitu menjanjikan. Dengan modal hanya 10 juta, pemilik keramba dapat meraup keuntungan hingga 600 ribu perhari. Tapi keberadaannya pun turut memberi andil besar pada pencemaran Danau Toba. Pakan ikan yang terbuat dari campuran berbagai zat kimia secara tidak langsung merusak kebersihan air danau.

Sumber Air "Abadi"
Jika diperhatikan air Danau Toba merupakan sumber air yang tak pernah kering. Danau ini memiliki luas 1265 km2 dengan panjang 90 km dan lebar 30 km. Kedalaman danau mencapai rata-rata 450 m dari ketinggian 950 m di atas permukaan laut. Sedangkan volume air Danau Toba diperkirakan 1,18 triliun meter kubik dengan daerah tangkapan air 3698 km2. Sebanyak 142 sungai dari Pulau Sumatera dan 63 sungai dari Pulau Samosir bermuara ke danau ini.

Salah satu yang unik dari potensi air di Danau Toba adalah siklus pergantian airnya yang mencapai 110-280 tahun. Danau-danau lainnya di dunia biasanya hanya memiliki siklus perputaran air rata-rata sekitar 17 tahun. Ditambah lagi dengan adanya 19 subdaerah aliran sungai (DAS) di sekitar kawasan danau Toba, tentunya bisa dibayangkan betapa besarnya potensi air Danau Toba.

Di tengah krisis air minum sebagai salah satu dampak perubahan iklim, sumber daya air tawar Danau Toba sangat potensial untuk dimanfaatkan bagi kebutuhan rumah tangga dan industri. Air danau pastinya tidak akan pernah habis meski dipakai sebanyak apapun. Jika ini bisa dimanfaatkan, tentunya musim kemarau di Sumatera Utara tidak perlu lagi diwarnai dengan kekeringan dimana-mana.

Dari sisi ekonominya, potensi air tawar di Danau Toba ini bisa menghasilkan angka yang fantastis. Rata-rata dalam setahun, Danau Toba mampu mengalirkan air mencapai 3,2 miliar kubik. Jika debit pelepasan air tersebut dinilai dalam rupiah sesuai dengan tarif air minum untuk pelanggan rumah tangga di Medan sebesar Rp 575 per meter kubik, maka potensi nilai ekonomi sumber daya air minum dari Danau Toba mencapai Rp 1,8 triliun per tahun.

Mengalirkan Listrik
Potensi air Danau Toba ini juga bisa menjadi potensi energi yang sangat besar bagi penyediaan listrik, dengan menghasilkan tenaga listrik melalui pembangkit listrik tenaga air. Sejak bertahun-tahun ternyata danau ini telah menyumbangkan banyak pendapatan daerah kepada negara melalui pajak yang diterima negara dari proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan.

Danau Toba memiliki potensi daya listrik sekitar 1000 hingga 1100 megawatt (MW). Hingga saat ini, daya bangkit yang telah terpakai sekitar 450 MW pada PLTA Asahan, 82 MW pada PLTA Lae Renun dan 180 MW pada PLTA Asahan I di Porsea, Kabupaten Toba Samosir. Energi listrik ini digunakan untuk operasional PT Inalum yang merupakan perusahaan kerja sama antara Indonesia dan Jepang sejak 1975, dan untuk PLN.

Potensi ekonomi dari tenaga pembangkit listrik ini bisa saja menjadi potensi ekonomi yang sangat besar lagi jika PLTA Asahan II dan III sudah mulai beroperasi nantinya.

Dengan itu, pasokan listrik di Sumatera Utara nantinya juga bisa tercukupi. Apalagi, selama ini banyak industri di Sumatera Utara yang kekurangan pasokan listrik untuk operasional perusahaan dan pabrik. Harapannya, tentu saja kasus pemadaman bergilir bisa dihentikan.

Bahkan, bukannya tak mungkin jika potensi tenaga pembangkit listrik dari Danau Toba bisa mengatasi permasalahan krisis listrik di Indonesia. Apalagi, beberapa ahli pernah menyebutkan bahwa air Danau Toba dapat disedot ke atas sebagai penggerak kincir untuk pembangkit listrik seperti di Negara Belanda. Sayangnya, kita belum cukup "daya" untuk merealisasikan ini.

Jika melihat potensi Danau Toba ini, tak salah jika masyarakat Batak patut berucap syukur kepada Tuhan. Anugerah akan Danau Toba dengan alamnya indah, ternyata juga mampu memberikan nafkah. Sejak dulu, Danau Toba telah menopang hidup masyarakat yang tinggal di kawasan ini. Apa yang telah kita dapatkan tidak hanya lebih dari cukup, bahkan melimpah.

* Dimuat di Harian Analisa (Sabtu, 28 Januari 2012)

Baca juga di:
http://www.analisadaily.com/news/read/2012/01/28/32382/ada_tambang_emas_di_danau_toba/

PSMS Medan: Mau Dibawa Kemana Ayam Kinantan?

2012-01-15T14:18:00.002+07:00

Oleh : Adela Eka Putra Marza

Sejarah PSMS Medan yang begitu mengkilap di masa lalu, sepertinya sudah tinggal kenangan. Menatap musim ini pun sepertinya juga masih berat. Apalagi dengan munculnya dualisme PSMS di awal kompetisi; satu di ISL, satu lagi di IPL. Lalu, mau dibawa kemana Ayam Kinantan?

Gonjang-ganjing keikutsertaan klub sepakbola kebanggaan warga Medan, PSMS Medan di Liga Indonesia musim ini memang sudah berujung. PSMS Medan sudah memastikan diri untuk ikut Indonesian Super League (ISL) yang digelar PT Liga Indonesia, selain satu tim lagi yang berpartisipasi di Indonesia Premier League (IPL), kompetisi resmi PSSI.

Sebelumnya, masyarakat pecinta sepakbola Medan memang sempat dibuat bingung oleh ketidakpastian di mana tim berjuluk Ayam Kinantan ini akan berlaga. Setelah mendapat tiket gratis untuk bermain di IPL, perwakilan PSMS tiba-tiba diketahui hadir dalam pertemuan klub peserta Divisi Utama PT Liga Indonesia di Surabaya pada pertengahan November lalu.

Tidak cukup sampai di situ, PSMS juga mengirimkan wakilnya dalam pertemuan klub-klub peserta ISL, masih di bulan yang sama. Padahal, seperti telah diketahui sebelumnya, ISL sendiri sudah tidak diakui lagi sebagai kompetisi resmi oleh PSSI. Meski begitu, manajemen PSMS tetap saja menggantung harapan besar untuk dapat bermain di ISL.

Harapan itu akhirnya memang bisa terwujud. Sebagai salah satu tim yang lolos ke 8 besar Divisi Utama PT Liga Indonesia musim lalu, PSMS diberi kesempatan naik kasta ke ISL untuk memenuhi kuota peserta kompetisi, menggantikan beberapa tim yang memilih bermain di IPL.

Dualisme Fanatisme

Namun, ternyata masalahnya tidak begitu saja selesai. Satu tim PSMS lagi ternyata juga bermain di IPL. Tak pelak hal ini memunculkan dualisme di tengah-tengah fanatisme masyarakat terhadap klub kebanggaan para pecinta sepakbola di Medan.

Lucunya, di beberapa sudut jalan di Kota Medan, beberapa kali saya melihat spanduk bertuliskan, "PSMS Asli yang Ada Markus". Ya, salah satu punggawa PSMS yang membawa tim ini masuk ke final Liga Indonesia 2007 lalu itu kembali pulang kampung, setelah melanglang buana di beberapa tim Liga Indonesia selama hampir 4 tahun.

Dari fenomena ini, kita bisa melihat bagaimana kesenjangan antara dua tim PSMS di musim ini. Masyarakat pecinta sepakbola Medan sepertinya memang lebih memilih PSMS yang berlaga di ISL, ketimbang PSMS versi IPL. Apalagi, prestasi keduanya di awal musim ini sungguh jauh berbanding terbalik 180 derajat; yang satu ikut bersaing di papan atas klasemen ISL, satu lagi setia menghuni dasar klasemen IPL.

Sedihnya lagi, selain tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat, PSMS IPL juga sempat luntang-lantung di awal musim. Homebase dan lapangan tempat mereka berlatih sama sekali tak jelas. PSSI sebagai penyelenggara IPL dan telah mengklaim kompetisi tersebut sebagai kompetisi resmi juga seakan-akan terlupa dengan PSMS IPL, setelah sebelumnya memberikan banyak janji.

Sejarah yang Tersisa

Padahal, di era 1980-an PSMS pernah mencatatkan diri sebagai salah satu kiblat persepakbolaan nasional. Saat itu, dengan diperkuat pemain legendaris seperti Ronny Paslah, Ipong Silalahi dan Tumpak Sihite, PSMS berhasil menjuarai Kompetisi Perserikatan selama tiga kali berturut-turut, yakni musim 1966-1967, 1967-1969 dan 1969-1971.

Ditambah dengan dua gelar sama di musim yang berbeda, PSMS berhasil membukukan prestasi sebagai juara sebanyak lima kali. Ini menyamai rekor yang dimiliki oleh Persib Bandung dan PSM Makassar. Selain itu, PSMS Medan juga pernah tiga kali tampil sebagai juara 2 dalam kompetisi sepak bola pertama di Indonesia itu.

Tidak sampai di situ saja, PSMS juga sempat mewakili Indonesia di Piala Champions Asia musim 1970. Tim yang diperkuat oleh mantan pemain Tim Nasional Indonesia Iswadi Idris, serta Soetjipto Soentoro dan Anwar Ujang itu berhasil menduduki peringkat ke-4 setelah ditekuk wakil Iran di semifinal dan kalah oleh wakil Syria di perebutan juara 3.

Memasuki era Liga Indonesia (Ligina), PSMS sempat masuk 8 besar selama tiga musim berturut sejak 1998 hingga 2001. Puncaknya, sejumlah pemain muda lokal seperti Legimin Raharjo, Mahyadi Panggabean, Saktiawan Sinaga, dan Markus Horison berhasil membawa PSMS ke final Ligina 2007. Sayangnya, mereka melempem di gelaran pertama ISL pada 2008, hingga kemudian terdegradasi ke Divisi Utama.

Haus Prestasi

Musim ini, setelah reformasi terjadi di tubuh PSSI, PSMS membelah diri jadi dua seperti "amoeba". Satu berstatus legal dengan bermain di IPL, namun dengan prestasi yang masih seret. Sedangkan satu lagi bermain di ISL yang tidak diakui PSSI dan FIFA, meski cukup membanggakan masyarakat pecinta sepakbola Medan di awal musim.

Meski begitu, yang masyarakat inginkan saat ini adalah prestasi, terlepas jelas atau tidak jelasnya status kompetisi yang diikuti. Jika permainan yang disuguhkan PSMS cantik, maka masyarakat akan datang berbondong-bondong ke stadion. Selama tim ini memberikan kemenangan, maka Stadion Teladan akan selalu penuh.

Sekarang, pertanyaan "Mau dibawa kemana Ayam Kinantan?", sudah jelas apa jawabannya. Prestasi, itulah yang ditunggu masyarakat pecinta sepakbola Medan selama ini. Maka, fanatisme warga Medan terhadap sepakbola akan bergairah kembali. Tergantung bagaimana pengurus klub melakukannya.

* Dimuat di Harian Analisa - Medan (Sabtu, 7 Januari 2012)

Bisa juga dibaca di:

http://www.analisadaily.com/news/read/2012/01/07/29414/mau_dibawa_kemana_ayam_kinantan/

Brastagi: Riwayatmu Kini

2011-08-23T11:03:00.002+07:00

Oleh : Adela Eka Putra Marza

Siapa yang tak kenal dengan Brastagi?! Kota kecil di Tanah Karo, Sumatera Utara ini sudah lama akrab dengan kita sebagai salah satu tujuan wisata lokal di Indonesia. Melepas penat dalam kesejukan dataran tinggi sambil memetik buah jeruk di kebun-kebun petani Karo menjadi alasan banyak orang datang ke Brastagi.

Seperti Jakarta yang memiliki tempat peristirahatan di daerah Puncak Bogor, Bali memiliki Kintamani dan Bedugul, Jawa Timur memiliki Batu dan Malang, dan Sumatera Barat memiliki Bukit Tinggi, maka Brastagi menjadi icon Sumatera Utara. Di kota kecil itulah tempat menikmati hijaunya dedaunan dan sejuknya alam perbukitan.

Secara geografis, Brastagi berada di dataran tinggi sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut (dpl). Masuk dalam kawasan Bukit Barisan, dengan diapit dua gunung aktif, Gunung Sibayak dengan ketinggian 2.100 meter dpl dan Gunung Sinabung pada ketinggian 2.400 meter dpl dengan Danau Lau Kawar di kakinya.

Jalanan berkelok-kelok ciri khas Jalur Lintas Sumatera dengan pepohonan khas daerah perbukitan menjadi santapan sepanjang jalan. Brastagi memang berada di kawasan perbukitan. Jalanan sempit dan bergelombang harus dilewati sejauh lebih kurang 60 kilometer dari Kota Medan dengan waktu perjalanan sekitar dua jam.

Infrastruktur Jalan

Sayangnya, potensi Brastagi di bidang pariwisata ini tidak lagi didukung oleh fasilitas umum bagi para pengunjung. Wisatawan tak lagi mendapatkan kenyamanan saat berwisata ke kota kecil ini. Sehingga, berkunjung ke Brastagi pun sama saja menambah penat tubuh.

Infrastruktur jalan Medan-Brastagi belakangan ini terus menjadi sorotan banyak pihak, terutama masyarakat pengguna jalan tersebut. Kenapa tidak, satu-satunya jalan utama paling dekat yang menghubungkan Medan dengan Brastagi itu kondisinya sangat memprihatinkan.

Di beberapa ruas jalan, masih terdapat jalan yang rusak serta tidak rata. Sehingga bisa beresiko membahayakan pengguna jalan. Bahkan, ada bagian jalan yang ambruk akibat longsor hingga memakan setengah badan jalan. Belum lagi banyak badan jalan terus terkikis erosi akibat banjir.

Selain itu, jalannya sempit juga seringkali menyebabkan kemacetan arus lalu lintas, baik dari Medan maupun yang dari Brastagi. Apalagi pada hari-hari libur atau musim liburan sekolah. Kemacetan yang terjadi bahkan bisa berkilo-kilometer dan terpaksa harus menunggu berjam-jam jika Anda mengendarai mobil.

Akibatnya banyak pengendara sepeda motor yang mengambil jalan di sisi kanan jalan hingga memasuki bagian jalan yang berlawanan arah. Selain beresiko tinggi terhadap pengendaranya karena bisa saja menyebabkan kecelakaan, hal ini juga semakin mempertambah kemacetan yang terjadi.

Belum lagi angkutan umum Medan-Brastagi yang sering ugal-ugalan di jalan raya. Sopir-sopir dari Tanah Batak memang terkenal beringas dan tidak takut mati jika sudah berada di jalanan. Itulah yang akan terlihat di sepanjang jalan, angkutan umum yang ngebut-ngebutan dan saling mendahului untuk mendapatkan penumpang.

Masalah Kebersihan

Ternyata tidak hanya infrastruktur jalan yang tak lagi memadai yang menjadi persoalan, masalah kebersihan juga menjadi sorotan. Saking terbiasanya warga sekitar dengan kondisi ini, lokasi yang jorok dan minimnya fasilitas umum di lokasi objek wisata itu sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah.

Padahal banyak wisatawan yang mengeluhkan hal tersebut. Dimana-mana di sekitar lokasi Bukit Gundaling dan kawasan Pasar Buah yang berada di jantung Kota Brastagi, kotoran kuda yang dijadikan angkutan wisata di daerah tersebut berserakan di sana-sini. Baunya pun menusuk hidung.

Belum lagi sampah yang tiba-tiba merusak pemandangan, teronggok di salah satu sudut taman di Bukit Gundaling. Begitu pun kondisi toilet umumnya jangan ditanya lagi, betapa tidak terurusnya. Padahal, pengunjung sudah membayar retribusi untuk masuk ke lokasi wisata, dan membayar uang kebersihan kamar mandi.

Jika dibandingkan dengan provinsi tetangga, seperti di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, kondisinya sangat jauh berbeda. Padahal di kota wisata yang berada di Ranah Minang itu juga terdapat angkutan wisata kuda delman, sama seperti di Brastagi. Namun, pemerintah daerahnya melarang keras adanya kotoran kuda yang berserakan.

Selain itu, juga banyak fasilitas umum lainnya di kawasan taman Bukit Gundaling yang kumuh dan sudah rusak. Terutama beberapa tempat bersantai yang dibangun di tengah-tengah taman yang sudah tak layak lagi di sebuah lokasi wisata. Begitu juga dengan lokasi parkir yang tidak tertata dengan rapi.

Makanya tak heran jika wisatawan yang berkunjung ke Brastagi terus menurun setiap tahun. Bahkan, jika Anda datang ke kota ini, sudah tak banyak lagi turis asing yang bisa dijumpai. Padahal, beberapa tahun sebelumnya, turis-turis yang berjalan kaki di pusat kota Brastagi sudah menjadi hal yang biasa.

Perhatian Bersama

Persoalan ini tentu saja menjadi permasalahan kita bersama sebagai warga Sumut, demi mengembangkan pariwisata di daerah ini. Jika tidak kita yang melakukan, siapa lagi yang akan peduli dengan negeri kita. Namun, anehnya perhatian pemerintah setempat seakan-akan sudah berkurang, bahkan mulai pudar.

Sebagai salah satu destinasi tujuan wisata, apalagi sudah dikenal di tingkat nasional bahkan hingga ke luar negeri, seharusnya pemerintah daerah memperhatikan hal ini. Misalnya infrastruktur jalan, jika bagus tentunya akan lebih memudahkan akses wisatawan untuk mendatangi Brastagi.

Namun, jika keadaan ini terus dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak akan mungkin Brastagi akan semakin dilupakan orang. Siapa lagi yang mau datang ke Brastagi jika hanya untuk menghabiskan waktu berjam-jam terjebak dalam kemacetan panjang hingga puluhan kilometer?!

* Dimuat di Harian Analisa, Medan (Sabtu, 13 Agustus 2011)

Baca juga di: http://www.analisadaily.com/news/read/2011/08/13/8392/brastagi_riwayatmu_kini/#.TlMmSV0i-So

Tenaga Kerja Indonesia: Pahlawan Devisa yang "Menjual Nyawa"

2011-07-13T23:01:00.002+07:00

Oleh : Adela Eka Putra Marza

Indonesia kembali geger. Bukan soal korupsi M Nazaruddin yang membuat Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono "kebakaran jenggot". Bukan juga soal ramalan kehancuran Partai Demokrat pada Pemilu 2014 mendatang yang didengungkan oleh banyak pakar, gara-gara beberapa kasus korupsi yang menimpa kader partai tersebut.

Namun, seorang perempuan setengah baya bernama Ruyati binti Satubi yang membuat berita besar dan menghiasi berbagai media massa di Tanah Air. Siapa dia? Ruyati hanyalah seorang pekerja Indonesia di Arab Saudi, alias Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Meskipun hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, namun dia ikut menyumbangkan devisa yang digunakan untuk pembangunan negeri ini.

Sayangnya, perjalanan hidup Ruyati begitu pilu. Nyawanya berakhir di ujung pedang, Sabtu (18/6) lalu, setelah divonis hukuman mati karena membunuh majikannya Khairiya binti Hamid Mijlid. Padahal, ia baru tiga tahun bekerja di rumah tersebut, setelah dikirim bekerja sebagai TKI oleh PJTKI PT Dasa Graha Utama yang berbasis di Jakarta.

Ratusan Orang

Selain Ruyati, ternyata masih ada 23 TKI lainnya di Arab Saudi yang terancam menerima kenyataan seperti warga Sukatani, Bekasi, Jawa Barat itu. Para TKI yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga itu juga menghadapi ancaman hukuman mati. Di antaranya, tenaga kerja wanita (TKW) bernama Sumartini binti Manaungi Galisung asal Nusa Tenggara Barat.

Arab Saudi memang menjadi negara tujuan penempatan TKI terbesar kedua setelah Malaysia. Jumlah TKI di Arab Saudi berjumlah sedikitnya 1,5 juta orang, yang sebagian besarnya adalah pekerja rumah tangga. Sebagian besar pekerja rumah tangga itu perempuan yang mengirim devisa sedikitnya 7,1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 61 triliun tahun 2010.

Jika diamati secara keseluruhan, menurut data dari Kementerian Luar Negeri RI ternyata ada ratusan WNI yang terancam hukuman mati di seluruh dunia. Data ini diambil sejak tahun 1999 hingga 2011, dengan total berjumlah 303 orang. Dari jumlah tersebut, tiga orang telah dieksekusi; dua orang dicabut nyawanya di Arab Saudi, dan satu orang di Mesir.

Kasus terbanyak tetap saja di Malaysia, dengan jumlah 233 TKI. Selanjutnya, China berada di peringkat kedua dengan 29 orang TKI, dan disusul Arab Saudi. Sebanyak 216 orang di antaranya masih dalam proses pengadilan. Yakni, di Malaysia sebanyak 177 orang, di China 20 orang dan di Arab Saudi 17 orang TKI.

Gagal Lindungi Rakyat

Pemerintah Indonesia pun langsung menjadi sorotan di dalam negeri. Kenapa tidak? Dalam kasus terakhir, Pemerintah seharusnya mampu menyelamatkan nyawa Ruyati dengan meminta keringanan hukuman melalui hubungan diplomatik dengan Pemerintah Arab Saudi. Namun, selama ini malah tidak terdengar sama sekali upaya pemerintah kita untuk melakukan itu.

Kesimpulannya, Pemerintah Indonesia saat ini telah gagal melindungi rakyatnya, dimana ini merupakan kewajiban negara. Apalagi, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama ini selalu berkoar-koar bahwa perlindungan atas rakyat menjadi salah satu programnya sebagai kepala pemerintah. Namun, tetap saja itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap hidup Ruyati.

Sebelumnya, Presiden SBY juga pernah mengatakan bahwa mereka telah mengambil langkah administratif dan hukum untuk melindungi dan memberdayakan buruh migran seperti Ruyati dan puluhan ribu TKI lainnya. Hal itu disampaikan dengan suara lantang melalui pidatonya dalam Konferensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) di Jenewa, Swiss, Selasa (14/6) lalu.

Apakah ini hanya janji-janji omong kosong belaka? Percuma saja Presiden SBY menyebut para buruh migran ini sebagai pahlawan devisa. Mana perlindungan yang dijanjikan pemerintah sama sekali tidak terbukti. Apa saja tugas Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, BNP2TKI dan Kedubes?

Buka Lapangan Kerja

Hukuman mati itu sebenarnya dapat dihindarkan dengan langkah politik, seperti pernah dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid. Namun, pemerintah saat ini terlihat masih sangat kurang usahanya itu melakukan diplomasi tersebut. Seperti dalam kasus Darsem binti Daud Tawar, TKI asal Kabupaten Subang, Jawa Barat, pemerintah lebih berkonsentrasi dalam pembayaran diyat (uang darah) ketimbang melakukan advokasi litigasi di peradilan atau diplomasi secara maksimal.

Belakangan, pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan moratorium TKI ke Arab Saudi. Mulai 1 Agustus mendatang, Indonesia akan menyetop pengiriman TKI ke negara di Timur Tengah tersebut. Tidak terima dengan moratorium itu, pemerintah Arab Saudi pun membalasnya dengan tidak akan lagi mengeluarkan visa bagi TKI per 1 Juli kemarin.

Sebenarnya, gagasan moratorium TKI ke Arab Saudi ini merupakan wacana lama. Seharusnya, pemerintah juga melakukan kebijakan lain terkait persoalan TKI ini. Salah satunya dengan memikirkan bagaimana caranya agar warga yang berniat untuk menjadi TKI tidak lagi membludak seperti biasanya. Solusinya, pemerintah harus memiliki komitmen tinggi untuk membangun kawasan pedesaan, yang merupakan penyumbang tertinggi jumlah TKI.

Kita tak dapat menampik bahwa munculnya hasrat masyarakat untuk menjadi TKI, karena melihat manisnya hidup di luar negeri, walaupun hanya sebagai seorang pembantu rumah tangga. Sedangkan di desa tak ada lagi peluang pekerjaan yang mampu mengangkat harkat hidup mereka. Sehingga, mereka pun nekat mengadu nasib di negeri orang.

Poin utama yang harus segera diperhatikan pemerintah adalah menyelesaikan persoalan di kawasan desa ini. Pemerintah harus lebih gencar memperbanyak lapangan pekerjaan di desa-desa, agar masyarakat punya alasan untuk bertahan di kampungnya. Memaksimalkan industri pertanian bisa menjadi salah satu jalan.

* Dimuat di Harian Analisa Medan (Selasa, 12 Juli 2011)

Solusi Kemacetan; Menggagas Busway untuk Kota Medan

2011-05-23T21:04:00.002+07:00

Oleh: Adela Eka Putra Marza

Kemacetan di Kota Medan belakangan ini sepertinya sudah menjadi pemandangan yang lumrah setiap hari. Setiap pagi, jam istirahat makan siang dan pulang sekolah, serta sore harinya saat jam pulang kerja, jalanan di salah satu kota terbesar di Indonesia ini selalu saja diwarnai kemacetan.

Ratusan mobil dan sepeda motor terpaksa berinsut-insut di sejumlah jalan protokol. Sebut saja, seperti di Jalan Setia Budi, Jalan S Parman, Jalan Gajah Mada, Jalan Maulana Lubis, dan Jalan Juanda. Bahkan, keberadaan petugas kepolisian yang mengatur lalu lintas di kawasan itu pun tak bisa berbuat banyak.

Kondisi seperti ini tentu saja sangat mengganggu, terutama bagi para pekerja dan pelajar saat berangkat menuju kantor dan sekolah. Tidak hanya menyebabkan keterlambatan, emosi dan kesehatan pun bisa terganggu, karena mengalami depresi serta gangguan saluran pernapasan akibat asap kendaraan bermotor.

Salah satu faktor utama penyebab kemacetan ini ditengarai karena angka pertumbuhan kendaraan bermotor di Medan yang terus mengalami peningkatan setiap tahun. Bayangkan saja, dalam dua tahun selama 2007-2009, sebanyak 214.597 unit sepeda motor bertambah di Medan.

Angka ini berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Medan, dimana sebanyak 2. 318.623 unit sepeda motor tercatat dimiliki oleh warga Medan hingga 2009. Padahal, pada 2007 hanya berjumlah 2.104.026 unit. Dipastikan, angka ini terus bertambah hingga 2011 ini.

Pertumbuhan pesat ini diyakini disebabkan mudahnya akses masyarakat untuk memiliki sepeda motor. Dewasa ini, dengan hanya mengeluarkan uang sekitar Rp 1 juta, masyarakat sudah bisa membeli sepeda motor dengan cara kredit. Selain itu, dealer-dealer sepeda motor juga memberikan cicilan yang rendah kepada konsumennya.

Makanya tak heran, jika semua sepeda motor milik warga Medan ini dikumpulkan, maka jalanan di kota ini akan penuh sesak. Buktinya, sudah bisa kita lihat saat ini, yakni kemacetan yang semakin kompleks. Selain itu, kemacetan ini juga disebabkan oleh jumlah mobil pribadi dan angkutan umum.

Masih berdasarkan catatan Dinas Perhubungan Kota Medan, jumlah mobil penumpang di Medan pada 2009 mencapai 222.891 unit. Sedangkan, bus berjumlah 22.123 unit. Belum lagi, kebanyakan angkutan umum ini sering kali ugal-ugalan dalam menggunakan jalan raya. Hal ini tentunya juga dapat membahayakan keselamatan.

Pertumbuhan kendaraan bermotor ini memang semakin tidak terkendali belakangan ini. Pihak kepolisian yang mengurusi izin operasional kendaraan bermotor, seharusnya bertanggung jawab atas permasalahan ini. Karena, selama ini sama sekali tidak pasal yang mengatur kepemilikan kendaran bermotor ini.

Akibatnya, masyarakat bisa dengan mudah membeli sepeda motor, hingga jumlahnya terus membengkak setiap tahun. Seharusnya, jumlah sepeda motor ini dibatasi kepemilikannya. Begitu juga dengan mobil pribadi dan angkutan umum, yang jumlah juga ikut-ikutan bertambah.

Dengan adanya aturan mengenai kepemilikan kendaraan bermotor ini, pertumbuhannya bisa dikontrol, sesuai dengan kapasitas lalu lintas yang tersedia. Apalagi, selama ini sarana jalan raya yang tersedia di Medan sama sekali tidak mengalami pertambahan, atau setidaknya perbaikan agar layak digunakan.

Selain itu, Dinas Perhubungan juga harus melakukan pengawasan terhadap lokasi parkir. Selama ini, sering kali badan jalan disulap menjadi lokasi parkir liar. Padahal, sudah jelas rambu-rambunya bahwa tidak dibenarkan parkir di pinggir jalan raya. Penindakan terhadap parkir yang menyalah ini sama sekali tidak terlihat.

Akibatnya, keberadaan parkir liar itu semakin menambah kemacetan, karena menghambat arus lalu lintas. Belum lagi, perubahan arus yang dilakukan di sejumlah ruas jalan protocol di Medan, pada akhir tahun lalu. Ini semakin menambah kompleks permasalahan kemacetan di kota ini.

Selain mengatur pembatasan kepemilikan kendaraan bermotor dan parkir liar, pihak Dinas Perhubungan, kepolisian dan Pemerintah Kota Medan juga harus mulai mencari solusi lain untuk mengatasi, atau setidaknya mengurangi kemacetan ini. Ini musti dilakukan demi menghadirkan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan.

Salah satu solusi lain yang perlu dipikirkan adalah menyediakan transportasi massal bagi masyarakat umum. Membangun Bus Rapid Transit, atau yang biasa dikenal dengan busway, sepertinya sudah perlu dilakukan di Medan, untuk mengatasi kemacetan di kota ini.

Seperti di Jakarta, transportasi massal ini bisa mengangkut masyarakat dalam jumlah besar dengan sekali jalan. Setidaknya, keberadaan transportasi massal ini bisa mengurangi jumlah kendaraan bermotor yang menggunakan jalan raya, sehingga dapat mengurangi kepadatan lalu lintas.

Selain itu, sebenarnya Kota Medan juga sudah memiliki kereta api kota untuk jarak dekat, yakni Kereta Rel Diesel Indonesia (KRDI) Sri Lelawangsa. Hanya saja, kereta api ini belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai transportasi umum. Kereta api ini harus lebih dipromosikan lagi kepada masyarakat.

Solusi ini seharusnya bisa ditanggapi dengan serius oleh semua pihak terkait, terutama oleh Pemerintah Kota Medan. Apalagi, wacana ini sebelumnya sudah sempat diangkat oleh Dinas Perhubungan Medan. Tinggal menunggu perhatian dari pemerintah dan action untuk sesegera mungkin diwujudkan. ***

* Dimuat di Harian Analisa, Medan (Senin, 23 Mei 2011)

Ketika Pembaca Lebih Memilih Berita "Orang Biasa"

2011-05-14T08:35:00.006+07:00

Oleh: Adela Eka Putra Marza

Dalam esai pendek Kehidupan Sastra di Dalam Pikiran yang dimuat dalam bukunya Ketika Jurnalisme Dibungkam, Sastra Harus Bicara (1997), Seno Gumira Ajidarma menulis, "Ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara. Karena bila jurnalisme bicara dengan fakta, sastra bicara dengan kebenaran."

Tak salah yang diopinikan Seno Gumira Ajidarma tersebut. Sastra harus bisa menjadi alternatif, ketika jurnalisme tak mampu lagi menjalankan perannya untuk menyampaikan kebenaran kepada semua orang. Ketika jurnalisme saat ini sudah kehilangan kepercayaan dari masyarakat akibat permainan politik para kapitalis pemiliknya, perannya dapat diselamatkan oleh sastra.

Lalu bagaimana jika jurnalisme dan sastra dikawinkan? Sebuah pertanyaan yang cukup menarik. Paham jurnalistik yang mengedepankan fakta dipadukan dengan sastra yang identik dengan fiksi. Sebuah genre jurnalisme baru yang kemudian diperkenalkan oleh Tom Wolfe kepada dunia. New journalism itu adalah literary journalism alias jurnalisme sastra.

Kelahiran Jurnalisme Sastra

Istilah jurnalisme sastra mulai dibicarakan secara meluas pada awal dekade 1980-an, ketika jurnalisme model baru ini didiskusikan oleh para penulis dan pembaca, dan diajarkan di kelas-kelas sekolah menengah. Tom Wolfe dikenal sebagai jurnalis yang mengembangkan genre baru ini pada tahun 1973 di New York.

Namun jauh sebelumnya, Joseph Mitchell (The New Yorker) sudah mulai menulis genre ini pada tahun 1930-an. Bahkan, para pendatang baru seperti Ted Conover, Susan Orlean, dan Adrian Nicole LeBlanc, juga mengembangkan bentuk penulisan seperti ini yang sudah dirintis oleh Daniel Defoe melalui tulisan-tulisannya di awal tahun 1700-an (Septiawan Santana Kurnia, 2002).

Menurut Nieman Reports, jurnalisme sastra mulai menguasai media cetak di Amerika pada tahun 1980-an. Sejak saat itu, suratkabar-suratkabar di Negara Paman Sam tersebut banyak memakai jurnalisme yang identik dengan laporan mendalam ini, ketika kecepatan televisi tidak tertandingi lagi.

Di Indonesia, majalah Tempo dikenal sebagai yang pertama kali memperkenalkan gaya penulisan sastra dalam pemberitaan pada tahun 1970-an (Septiawan Santana Kurnia, 2002). Gaya penyajiannya yang saat itu masih langka dan unik karena menggabungkan kaidah pers dan sastra, memberikan kesegaran dalam gaya penulisan berita di Indonesia.

Namun begitu, hingga awal 1980-an, pelaporan jurnalisme baru ini masih belum mungkin dilakukan secara sempurna di Indonesia. Menurut Atmakusumah (1981), keuangan pers Indonesia belum mampu mengakomodasi wartawannya untuk liputan hingga berbulan-bulan. Soal penggunaan bahasa Indonesia, penyusunan tulisan, kesulitan mencari fakta yang benar-benar obyektif dan jelas juga menjadi permasalahan.

Dekade 1990-an, masalah ini mulai teratasi. Walaupun masih ada kekurangan di sana-sini, terutama masalah kebebasan pers yang merupakan faktor penghambat terbesar. Dalam perkembangan selanjutnya, banyak media cetak yang kemudian mengikuti gaya ini. Ekspresi sastra untuk penulisan jurnalistik pun berkembang menjadi semacam trendsetter.

Liputan Mendalam nan Memikat

Di awal perkembangan jurnalisme sastra, Wolfe mengawinkan disiplin keras dalam jurnalisme dengan daya pikat sastra. Ibarat sebuah novel, tapi menyampaikan isu faktual. Jurnalisme ini mensyaratkan liputan dalam, namun memikat. Penulis jurnalisme sastra lebih banyak memperhatikan soal kehidupan sehari-hari ketimbang tokoh publik atau selebritis.

Laporan mereka banyak yang menampilkan kisah-kisah tersembunyi dari komunitas yang tak tersentuh media, dengan kekuatan narasi yang sama menggugahnya dengan kisah-kisah spektakuler di headline koran. Kisah-kisah spektakuler juga tetap disentuh dengan gaya tutur genre klasik yang menangkap perasaan dan pengalaman, sebagai layaknya orang biasa di balik kementerengan dan kegemerlapan sang tokoh (Septiawan Santana Kurnia, 2002).

Penulis jurnalisme sastra, menurut Norman Sims dalam The Art of Literary Journalism, mengaku menggunakan teknik yang sama dengan teknik yang digunakan penulis fiksi. Para penulis berusaha menampilkan profil karakter-karakter dan mengungkapkan pengalaman-pengalaman mereka dengan lebih mendalam.

Dalam perjalanannya, jurnalisme sastra berkembang menjadi genre yang menarik dan kreatif, yang memungkinkan para penulis untuk masuk ke bidang-bidang yang selama ini dijauhi. Dalam format yang lebih jauh dari bentuk tradisional, karya jurnalisme sastra diarahkan menjadi medium untuk menancapkan penulisnya di antara teks-teks laporan perjalanan atau memoar mereka.

Sebagai Alternatif Berita

"Tapi mengapa sastra?" tulis Septiawan sebagai sub judul dalam bukunya Jurnalisme Sastra (2002). Seperti Seno yang memberikan judul Ketika Jurnalisme Dibungkam, Sastra Harus Bicara (1997) untuk salah satu bukunya, mungkin itu juga yang diinginkan Wolfe ketika pertama kali bergelut dengan jurnalisme sastra.

Karena sastra mampu menyampaikan kebenaran yang masih belum tersentuh secara menyeluruh oleh jurnalistik. Karena sastra dapat bicara banyak tentang realitas sosial, politik, budaya, dan lainnya yang tak bisa diangkat pers. Sastra membawa tawaran alternatif medium watchdog terhadap dominasi kekuatan politik yang selama ini mencekoki masyarakat.

Ketika jurnalisme diaduk dengan sastra, inilah yang menjadi ramuan ajaib yang begitu ditunggu-tunggu oleh pembaca, untuk menyegarkan pemikiran pers di dunia ini, begitu pun di Indonesia. Masyarakat saat ini sudah bosan dengan sajian berita-berita yang terlalu sering dipelintir oleh pemilik modal. Tak lagi murni kebenaran, melainkan "kebenaran" menurut masing-masing para kapitalis media tersebut.

Di tengah-tengah kondisi inilah jurnalisme sastra hadir dengan penyajian berita yang lebih segar. Para jurnalis sastra mengembangkan teknik pelaporan yang tidak berjarak dengan pembaca, untuk menampilkan realitas seutuhnya, untuk lebih menuruti kehendak masyarakat, dan untuk melihat fakta secara lebih tegas. Mereka malah menjauhi koridor-koridor kekuasaan dan memilih meriwayatkan "keluhuran orang-orang biasa".

Belakangan, sejumlah media cetak lokal juga mulai memperhatikan berita-berita dengan gaya seperti ini, termasuk Harian Analisa dengan tulisan khas dari Rizal Surya. Cerita ringan yang berisi drama, emosi, dan kompleksitas kehidupan orang biasa ini memang jauh lebih ’berharga’, di tengah kecepatan laju perkembangan media online saat ini. ***

* Dimuat di Harian Analisa, Medan (Jumat 13 Mei 2011)

Youtube dan Cara Cepat Jadi Artis

2011-04-18T08:34:00.004+07:00

Oleh: Adela Eka Putra Marza

"The medium is the message," tulis Marshall Mc Luhan pada tahun 1964 dalam bukunya Understanding Media: The Extension of Man.

Pemikiran itu disampaikannya jauh sebelum dunia mulai ‘dikuasai’ oleh berbagai social media; Facebook, Twitter, hingga Youtube. Saat itu, kebanyakan studi mengenai media lebih terfokus kepada isi (content), daripada medianya itu sendiri.

Namun, McLuhan malah mengajukan pendapat yang melawan arus; bahwa sebenarnya medianya itu sendiri yang berpengaruh besar terhadap khalayak, bukan hanya kontennya. McLuhan mengibaratkan konten media hanya sebagai "a juicy piece of meat" yang mampu mengalihkan perhatian khalayak untuk menyaksikannya, hingga kemudian menjadi berita besar.

Selama ini, kita luput memahami lebih jauh, dan hanya sibuk melihat yang ada di depan mata. Padahal, karateristik dari media itu lebih beperan dalam mengubah prilaku masyarakat yang mengonsumsinya. Dalam prosesnya, kita tidak sadar bahwa media secara tidak kentara telah mengubah norma dan cara kita melakukan sesuatu, karena teknologi yang dibawanya.

Social Media
Dewasa ini, kehidupan kita sudah dipenuhi dengan aktifitas dalam berbagai social media. Mulai dari nge-blog, sampai chatting dan nge-wall di Facebook dan nge-tweet di Twitter. Dahsyatnya, melalui media ini kita dapat menyaksikan dengan sekejap mata bagaimana revolusi terjadi di Jazirah Arab, hingga tsunami menyapu sebagian wilayah Jepang, beberapa waktu lalu.

Hal terpenting, media sosial ini telah banyak mengubah prilaku kita. Contohnya, undangan pernikahan. Dulu, undangan ini selalu dicetak hingga ratusan eksemplar dan kemudian diantarkan ke masing-masing orang yang diundang. Ini menjadi tradisi yang begitu mengakar sejak waktu yang lama, meskipun begitu banyak waktu dan biaya yang harus disiapkan hanya untuk undangan ini.

Namun, sekarang Facebook bisa menjadi media untuk menyampaikan undangan itu secara efisien dan efektif. Hampir setiap bulan, terutama di pertengahan dan akhir tahun, penulis menerima undangan pernikahan dari rekan sejawat melalui Facebook. Jika sempat terpikir hal ini akan membuat seseorang merasa tidak dipentingkan, maka sekarang ini sudah manjadi sesuatu yang lumrah.

Inilah yang selama ini tidak pernah kita sadari, bahwa media secara tidak langsung telah menggeser norma dan nilai-nilai kita dalam bermasyarakat. Karena teknologi ini, telah tercipta perubahan akibat implikasi sosial dari media tersebut. Melalui interaksi dalam social media ini, preseden terhadap sejarah pun terpengaruhi oleh efek sekunder atau tersier dalam suatu kaskade interaksi.

Fenomena Youtube
Belakangan, Youtube pun mulai menarik perhatian di Indonesia. Padahal, selama ini salah satu social media ini bukanlah situs internet yang akrab dengan masyarakat Indonesia, jika dibandingkan dengan Facebook dan Twitter. Namun, Youtube ternyata juga mampu menciptakan fenomena baru, terutama dalam membentuk public figure baru di dunia entertaint.

Sebelumnya, Youtube telah melahirkan bintang muda di negeri Paman Sam, yang kemudian melejit menjadi salah satu artis terlaris di dunia. Remaja bernama Justin Bieber yang sebelumnya bukanlah siapa-siapa, tiba-tiba saja mengagetkan dunia dengan suara emasnya. Dalam sekejap, ia mampu menyihir mata dan telinga banyak orang, hingga mendadak menjadi seterkenal Barrack Obama.

Itu jugalah yang terjadi di Tanah Air. Sinta-Jojo menjadi contoh pertama. Dengan modal aksi yang lucu dan lypsinc mengikuti lirik sebuah lagu dangdut, kedua mojang Bandung itupun mendadak jadi artis. Bahkan, mereka pun bisa merasakan tampil bernyanyi di atas panggung dan disorot kamera dengan suaranya sendiri; tidak lagi lpsync. Semua hanya dengan modal iseng semata.

Fenomena itupun diikuti oleh Bona Paputungan dengan lagunya Andaiku Gayus Tambunan. Berbeda dengan Sinta-Jojo, Bona langsung menampilkan suaranya sendiri melalui lagu ciptaannya yang bercerita pengalamannya selama di penjara. Begitupun dengan seorang warga Lombok, Udin yang tiba-tiba menjadi artis berkat lagunya Udin Sedunia.

Mendadak Artis
Terakhir, nama Briptu Norman Kamaro menjadi sorotan media massa di negeri ini. Akibat lpsync dan gaya uniknya mengikuti sebuah lagu India, ia pun diburu oleh para pencari berita. Meski sempat terancam hukuman oleh satuannya di Brimob Polda Gorontalo, namun banyak orang mendukungnya hingga akhirnya Briptu Norman pun mendadak jadi artis.

Fenomena ini telah membuktikan bahwa masyarakat kita begitu dengan mudahnya dipengaruhi oleh media. Apalagi, kebutuhan kita saat ini, dimana sesuatu yang baru dan unik jauh lebih menarik dibandingkan dengan hal-hal yang sudah lumrah, meskipun jauh lebih tenar dan terkenal. Standar untuk menjadi terkenal itupun mulai bergeser, dengan dipertimbangkannya unsur menarik.

Media pula yang membuka mata kita, bahwa dunia berubah dengan cepat. Sekat-sekat etnisitas, budaya, warna kulit, agama, dan bahasa tidak bisa lagi dibendung, seperti dulu yang jelas sekali pembedaannya.

Sekarang, seorang musisi kampung sekalipun bisa menjadi artis, jika masyarakat bisa terhibur olehnya. Apalagi, media ikut membuatnya semakin menarik, dengan terus mengulasnya.

Menjadi artis saat ini, ternyata bisa seinstan yang dialami oleh Sinta-Jojo, Bona Paputungan, Udin dan Briptu Norman. Meski pun awalnya mereka tidak pernah berniat dan menyangka bisa mendadak jadi artis, namun perubahan drastis dalam kehidupan mereka benar-benar menjadi fenomena. Semua itu dipengaruhi oleh media dan karakteristiknya yang membuat mereka tenar seketika.

Meskipun proses instan ini sudah muncul sejak awal 2000-an di Indonesia, ketika berbagai program pencarian bakat banyak diminati oleh masyarakat, namun fenomena Youtube jauh lebih hebat. Hanya dengan bakat alam yang dimiliki tanpa harus dipoles lagi, setiap orang siapapun dia bisa tiba-tiba menjadi terkenal dan mendadak jadi artis. Jika Anda tertarik, silakan belajar dari Briptu Norman dan kawan-kawan!

* Dimuat di Harian Analisa (Kamis, 14 April 2011)

Baca juga di http://analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=92270:youtube-dan-cara-cepat-jadi-artis&catid=976:14-april-2011&Itemid=215

Satu Orang Satu Pohon, Berani?

2010-12-18T11:41:00.001+07:00

Oleh: Adela Eka Putra Marza

Jangan aneh lagi jika seringkali cuaca begitu panas dan udara terasa sangat menyengat, seperti beberapa kali terjadi di Kota Medan. Bisa saja suhu cuaca mencapai maksimum 35 derajat celsius pada siang hari. Kemudian, tiba-tiba pada malam hari, hujan deras mengguyur kota. Bahkan tak jarang mengakibatkan banjir di sejumlah kawasan.

Anomali cuaca seperti ini terjadi akibat pengaruh pemanasan global. Akibatnya, secara umum, musim hujan menjadi mundur. Bahkan tak jarang, musim penghujan tersebut tidak bisa diprediksi lagi. Jika dulu, setiap bulan yang berakhiran –ber, seperti September hingga Desember, sudah dipastikan musim penghujan. Tetapi, sekarang hal itu tidak akan berlaku lagi.

Isu global warming alias pemanasan global memang menjadi topik terhangat sejak beberapa tahun belakangan ini. Emisi karbondioksida yang terus meningkat membuat lapisan ozon pun semakin rusak. Begitu pun pemakaian energi dan teknologi yang tidak ramah lingkungan, juga berakibat fatal terhadap lingkungan. Bahkan, limbah rumah tangga juga ikut menyumbangkan peranannya merusak bumi.

Sejak 40 Tahun Lalu
Kondisi cuaca yang sudah “tidak bersahabat” lagi belakangan ini, salah satu pertanda dari pemanasan global itu sendiri. Jika kerusakan terhadap bumi ini terus berlangsung, tidak bisa dibayangkan bagaimana kutub selatan dan kutub utara akhirnya mencair. Pastinya, bumi akan tenggelam karena telah dipenuhi oleh air. Oleh karena itu, muncullah sebuah gerakan kepedulian terhadap lingkungan sekitar tahun 1970-an.

Peringatan ini diprakarsai oleh seorang senator Amerika Serikat, Gaylord Nelson. Saat itu, ia melakukan protes secara nasional terhadap kalangan politik terkait permasalahan lingkungan. Gaylord mendesak agar isu lingkungan dimasukkan dalam agenda nasional. Perjuangan itu telah dimulai sekitar lebih dari 7 tahun sebelum Hari Bumi se Dunia.

Gaylord bahkan turut melakukan kampanye ke beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Dan ternyata, penurunan kualitas lingkungan memang sudah terjadi di mana-mana. Semua orang menyadarinya, kecuali kalangan politik. Akhirnya, pada 30 November 1969, New York Times melaporkan terjadinya peningkatan aktivitas kepedulian terhadap lingkungan di seluruh negeri. Kemudian, itu ditandai dengan diperingatinya Hari Bumi se Dunia setiap tanggal 22 April.

Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai salah seorang “warga bumi” untuk ikut melanjutkan perjuangan Gaylord itu? Pastinya, kita harus mulai bersikap “santun” terhadap alam, serta merawatnya dengan cara memberi “nutrisi” pada bumi yang kita tempati ini. Berbagai cara bisa dilakukan; penggunaan energi yang bersih dan ramah lingkungan, mengurangi polusi, mengurangi limbah, serta melakukan penghematan energi.

Hari Penanaman Pohon
Sejak 2008, Pemerintah Indonesia sudah mengkampanyekan penanaman pohon secara nasional. Bahkan, tanggal 28 November telah ditetapkan sebagai Hari Penanaman Pohon Indonesia dan bulan Desember sebagai Bulan Penanaman Pohon Nasional, melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2008.

Pada peringatannya ketiga di tahun 2010 ini, pemerintah pun mencanangkan “penanaman satu miliar pohon Indonesia untuk dunia.” Targetnya, sekurang-kurangnya sebanyak satu miliar pohon ditanam di seluruh Indonesia. Tak heran jika harapan untuk meningkatkan kepedulian terhadap penanaman dan pemeliharaan pohon secara berkelanjutan begitu nyata dalam kegiatan ini.

Inipun juga demi tujuan untuk mengurangi pemanasan global dan bersih dari berbagai polusi. Bahkan, pemerintah menargetkan dapat menekan emisi karbon sebanyak 26% pada tahun 2020. Angka ini bisa mencapai 41% jika negara-negara lain juga ikut berpartisipasi dengan menanam pohon.

Selain itu, yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut pada tahun lalu ini mungkin juga bisa menjadi salah satu contoh yang perlu diterapkan di daerah-daerah lain. Pada Maret 2009, Bupati Garut mengharuskan setiap pasangan yang menikah di daerahnya agar menanam pohon. Tak tanggung-tanggung, setiap pasangan yang menikah di salah satu kabupaten Provinsi Jawa Barat itu melakukan penanaman pohon minimal sepuluh pohon.

Sepuluh batang pohon tersebut ditanam oleh setiap pasangan di tanah milik orang tuanya, kerabatnya, atau pun tanah keluarga lainnya. Pohon-pohon tersebut terdiri dari jenis tanaman kayu-kayuan, misalnya pohon mahoni atau pohon jati, serta tanaman buah-buahan dan tanaman perkebunan. Dengan berbagai variasi tanaman ini, dalam waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan diperkirakan akan sudah menghasilkan.

Wajib Tanam Pohon
Pemkab Garut sudah melakukan terobosan. Penanaman pohon oleh setiap pengantin baru itu dilakukan pada acara terakhir dalam ritual pernikahan mereka. Bahkan, tidak tanggung-tanggung, penanaman itu juga dilakukan sendiri oleh pasangan tersebut. Sedangkan, biaya pembelian pohon itu juga dari keluarga pengantin sendiri.

Pemerintah daerah hanya sekadar menganjurkan, kemudian pengantin yang menyediakan dan menanam bibitnya sendiri di lahan miliknya sendiri. Pada akhirnya, hasilnya juga untuk keluarga itu sendiri. Secara tidak langsung, itu juga akan memberikan semacam investasi hijau kepada keluarga yang baru dibentuk tersebut.

Kewajiban penanaman pohon ini ternyata juga tidak hanya berlaku bagi kalangan yang menikah. Pasangan yang bercerai pun wajib menanam pohon, bahkan lebih banyak jumlahnya. Mereka dianjurkan menanam minimal 50 batang pohon. Pohon-pohon tersebut nantinya tentu bisa menghidupi anak-anak dari keluarga yang bercerai tersebut, di samping untuk pelestarian lingkungan.

Langkah seperti ini tentu saja juga bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan. Sebuah cara yang sangat bagus sekali untuk memasyarakatkan penanaman pohon tersebut kepada warga yang baru membentuk sebuah keluarga. Tidak perlu banyak. Setidaknya setiap orang menanam satu pohon.

Harapannya, tentu saja penanaman pohon itu menjadi sebuah tradisi bagi setiap keluarga di Medan. Hingga akhirnya, tradisi ini terus menurun ke anak cucu, untuk menjaga lingkungan di sekitar kita, demi kelestarian bumi tempat kita hidup. Mudah-mudahan saja juga bisa diikuti oleh keluarga-keluarga lainnya di Indonesia.

* Dimuat di Harian Medan Bisnis (Jumat, 17 Desember 2010)

Sumber:
http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2010/12/17/11442/satu_orang_satu_pohon_berani/

Hati-hati! Internet Bisa Rusak Anak Anda

2010-11-10T11:38:00.003+07:00

Oleh: Adela Eka Putra Marza

Permasalahan remaja semakin hari semakin mengkhawatirkan dan semakin kompleks dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi. Remaja saat ini mendapatkan kemudahan dengan bebas untuk menggunakan dan menikmati perkembangan teknologi itu. Tidak ada lagi sekat antara kebutuhan informasi dan teknologi dengan dampak dan pengaruhnya.

Lihat saja, rental-rental internet yang menjamur di mana-mana. Sudah tidak ada lagi batas dan aturan apalagi saringan akan isi internet tersebut. Film-film yang ditayangkan oleh berbagai media elektronik, cenderung menonjolkan perilaku-perilaku seksualitas yang dapat menyesatkan perilaku para remaja.

Demam Internet
Keberadaan warung internet (warnet) memang semakin menjamur belakangan ini. Hampir di setiap daerah di Kota Medan ini tersedia warnet untuk mengakses layanan teknologi informasi tersebut. Bahkan komputer dengan koneksi internet yang disediakan di setiap warnet pun tidak hanya satu-dua, tapi lebih dari jumlah jari tangan manusia.

Saking menjamur dan banyaknya warnet yang menyediakan akses untuk koneksi internet tersebut, sudah tidak susah lagi untuk menemukannya. Dengan fasilitas teknologi canggih tersebut, mengetahui dunia lain pun hanya seperti membalik telapak tangan. Dengan sekali klik, Anda sudah bisa melihat Menara Big Ben di London (Inggris) dan mengetahui sejarahnya, atau melongok daerah lainnya di belahan dunia lain.

Kecanggihan teknologi internet memang sangat memanjakan kita dengan segala fasilitasnya. Semua ilmu pengetahuan dan berita-berita terkini di setiap dunia tersedia di layar komputer ketika sudah terkoneksi dengan internet. Apalagi dengan layanan Google atau Yahoo yang dapat menghadirkan semua kebutuhan manusia akan ilmu pengetahuan. Semuanya bisa didapatkan dengan sekali klik ketika kita sedang browsing di internet.

Plus-Plus
Namun sayangnya, fungsi internet dewasa ini sudah mulai berubah, terutama di kalangan remaja. Keberadaan warnet yang menyediakan banyak film porno menjadi "penyakit" baru di tengah-tengah dunia remaja. Ini dapat meracuni pikirannya, bahkan bisa merusak sikap dan mental para remaja.

Informasi-informasi yang diperoleh remaja saat ini akan merangsang kematangan dan kegiatan seksualitas mereka menjadi lebih cepat dan bervariatif. Namun, jika itu didapat ketika mentalnya belum siap untuk menerima, maka akan membuahkan hal-hal negatif terhadap diri remaja.

Banyak warnet yang memang sudah kebablasan. Warnet yang biasanya disebut dengan istilah "warnet plus-plus" ini memang tidak hadir secara terbuka. Namun, mereka menyediakan film-film porno tersebut secara tersembunyi bagi para pelanggannya. Sehingga, sulit untuk dideteksi keberadaannya.

Namun biasanya, warnet-warnet seperti ini banyak beroperasi di sekitar kampus di Kota Medan. Bahkan, beberapa waktu lalu, pihak kepolisian pernah melakukan razia terhadap sejumlah warnet yang diduga melakukan praktik seperti itu. Beberapa warnet akhirnya dibongkar dan dilarang beroperasi.

Selain menyediakan film-film porno, ada juga warnet yang mengkhususkan ruangannya dalam bilik-bilik tertutup. Sehingga, seringkali juga para remaja melakukan hal-hal yang tidak senonoh dengan pasangannya di dalam bilik-bilik warnet tersebut. Meskipun sempit, ternyata mereka masih bisa melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh remaja seperti mereka.

Peran Penting Keluarga
Menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, bimbingan dari orangtua sangat dibutuhkan untuk para remaja. Karena apapun namanya, orangtua tetaplah menjadi orang pertama yang paling dekat dengan seorang remaja. Orangtua memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan hidup seorang remaja.

Survei menemukan, ketika remaja diminta melaporkan siapa yang paling berpengaruh dalam memutuskan sesuatu dalam hidupnya, jawabannya adalah orangtua. Keputusan yang lebih dipengaruhi orangtua adalah keputusan yang berdampak besar terhadap remaja menjadi orang seperti apa mereka nantinya. Remaja dipengaruhi teman-temannya dalam soal tertentu saja, namun pengaruh orangtua tetap yang utama.

Setiap keluarga harus mengkomunikasikan ini dalam menjalin hubungan dengan yang lain. Masalah timbul bila cara mengkomunikasikan sesuatu itu salah, apalagi yang diberikan kepada remaja adalah komentar negatif. Makanya jangan segan untuk membumbui proses komunikasi yang baik dengan berbagai hal sesuai dengan keinginan dan cara berpikir remaja.

Orangtua yang proaktif perlu mengadakan forum keluarga, misalnya melalui acara makan malam bersama di meja makan, sambil mengakui kepada anak remajanya bahwa ia kini sudah remaja dan ingin diberi kebebasan dan tanggung jawab yang lebih besar. Alangkah bahagianya kalau hal itu bisa terjadi dengan mulus dalam keluarga.

Dengan cara demikian akan terwujud keluarga yang komunikatif dan harmonis, di mana ia dimulai dengan membiasakan keterbukaan dalam komunikasi keluarga, sehingga bisa diwujudkan saling pengertian serta penerapan peran dan fungsi masing-masing anggota keluarga. Semuanya dengan maksud agar tercipta keluarga yang bahagia.

Dengan demikian, institusi keluarga akan bisa mengoptimalkan peran dan fungsi anggota keluarga, mulai dari bapak, ibu dan anak. Dalam kondisi begitulah akan bisa dilakukan peningkatan ketahanan keluarga, terutama terkait dengan permasalahan para remaja kita yang merupakan generasi penerus keluarga dan bangsa. Maka permasalahan remaja saat ini pun akan bisa diatasi.

* Dimuat di Harian Analisa (Selasa, 9 November 2010)

Sumber:
http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=75167%3Ahati-hati-internet-bisa-rusak-anak-anda&catid=823%3A09-november-2010&Itemid=222

Penilaian Kinerja Pemerintahan SBY-Boediono

2010-10-25T15:10:00.003+07:00

Oleh : Adela Eka Putra Marza

Tanggal 20 Oktober 2010, tepat setahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono. SBY-Boediono dilantik pada 20 Oktober 2009, setelah memenangkan Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 dengan 73.874.562 suara (60,80 persen).

Pasangan ini mengalahkan pasangan Megawati-Prabowo dengan 32.548.105 (26,79 persen), dan Jusuf Kalla-Wiranto sebanyak 177. 195.786 suara (12,41 persen). Suara pemilih sah sendiri sebanyak 121.504.481 suara.

Mengantongi dukungan suara 60,80 persen pada Pilpres 2009, ternyata tidak lantas membuat pemerintahan SBY-Boediono bisa dengan sepenuhnya leluasa melaksanakan program-program yang telah dicanangkan pada masa kampanye. Berbagai masalah datang bertubi-tubi, tidak hanya di internal bangsa ini, tetapi juga dari bangsa luar.

Di saat usia pemerintahan yang masih muda dan bangunan konsolidasi masih belum terkondisikan dengan kukuh, deretan persoalan serius membutuhkan penyelesaian segera. Rakyat menanti perwujudan janji. Bagi rakyat, ketika memutuskan untuk memilih siapa sekaligus pula menanamkan harapan bahwa pemimpin yang dipilihnya nanti mampu mengurai masalah yang dihadapi bangsa

Dinilai Gagal

Kasus Bibit Samad Rianto-Chandra M Hamzah (pimpinan KPK) menjadi pembuka catatan masa kepemimpinan SBY pada periode kedua ini. Kasus ini menjadi yang paling membebani dan menyedot perhatian publik. Kasus ini membuat pemerintahan SBY-Boediono berjalan tertatih-tatih. Bahkan kasus ini lebih mendapat perhatian publik dibandingkan dengan program National Summit yang digelar di awal pemerintahan SBY-Boediono.

Kasus Bibit-Chandra seperti membuka tabir gelap dunia hukum. Munculnya nama Anggodo Widjaja dalam catatan hukum nasional menyebabkan luka bangsa, bahwa dunia hukum Indonesia begitu mudah diintervensi oleh kekuatan personal maupun jaringan mafia.

Menyadari adanya praktik-praktik mafia hukum itu, pemerintah bergegas membentuk satgas pemberantasan mafia hukum. Dalam gebrakannya. Satgas berhasil membongkar ketidakadilan dalam penanganan narapidana, seperti ditunjukkan pada kamar tahanan mewah Artalyta Suryani (terpidana kasus suap) maupun Aling (terpidana kasus narkoba).

Setelah kasus Bibit-Chandra mereda, kasus Bank Century pun menanti. Kejanggalan pengucuran dana talangan kepada Bank Century yang menyedot uang negara Rp 6,7 triliun, diduga melibatkan pejabat negara yang saat ini berada di lingkaran kekuasaan. Nama Wapres Boediono dan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut-sebut. Pansus Century pun dibentuk.

Persoalan "markus" alias makelar kasus ternyata tidak juga berakhir. Kasus Gayus Tambunan dan Susno Duadji turut muncul kepermukaan. Lambat laun, kasus ini semakin bergulir panas, sehingga sejumlah jaksa ikut terkena getahnya. Keinginan melaju cepat pada periode kedua kepemimpinan Presiden SBY tersendat. Energi dikuras untuk menemukan titik terang dan sekaligus mendorong reformasi di lembaga-lembaga penegak hukum.

Tidak hanya persoalan internal, hubungan antara Indonesia dengan Malaysia juga ikut memanas. Sejak masalah pencaplokan budaya hingga persoalan TKI yang banyak mengalami kekerasan, dan semakin diperpanas dengan kasus penahanan terhadap tiga pegawai Departemen Kelautan dan Perikanan RI.

SBY dinilai terlalu lembek dan lebih memilih bersikap kooperatif dengan Malaysia dalam permasalahan ini. SBY sama sekali tidak keras dalam menghadapi Malaysia yang sebenarnya sudah mempermalukan Indonesia. Citra pemerintahan SBY-Boediono pun ikut pula semakin luntur di mata rakyat.

Kepercayaan Rakyat

SBY-Boediono tampil sebagai pemimpin karena dukungan dari suara rakyat. Suara rakyat adalah mandat kepercayaan. Dari mandat itulah pemimpin dituntut sesegera mungkin untuk memenuhi kewajibannya mewujudkan harapan menjadi kenyataan. Semakin berlama-lama menghadirkan perwujudan harapan, semakin pula menjauhkan kepercayaan pemberi mandat.

Dalam kondisi ini, ruang tunggu sejarah tidak menginginkan adanya tumpukan kekecewaan. Sekali saja kekecewaan dimunculkan, sama artinya membuka pintu ketidakpercayaan. Fakta inilah yang terjadi sekarang, dimana sepertinya SBY "sudah lengser" dari hati rakyat yang dulu memilihnya sebagai Presiden Indonesia.

Dalam realitas politik seperti ini, pemerintahan SBY-Boediono akan berhadapan dengan opini publik. Media massa setiap saat mengulik perjalanan periode kepemimpinan mereka. Bahkan, pada satu tahun pemerintahan SBY-Boediono ini, media massa juga kembali menyorot berbagai persoalan yang dianggap tidak terselesaikan sampai saat ini.

Saat berhadapan dengan opini publik tersebut, kinerja politik sering dipandang berdasarkan urban political legend seperti pernah disebut Matthew Dawd (Yudi Latif, 2004). Jika sesuatu terus-menerus dikatakan, dimuat secara ekstensif dan intensif oleh media massa, dan dinyatakan oleh para analis dan pengamat, lama-lama publik utamanya masyarakat perkotaan yang memiliki kepekaan informasi politik akan mempercayainya.

Menurut Kousoulas (1979), opini publik dapat menjadi salah satu faktor politik jika dalam banyak hal ia berpengaruh terhadap proses pengambilan dan pelaksanaan suatu keputusan oleh para penyelenggara negara maupun politisi lainnya. Opini publik merupakan penjelmaan suara rakyat. Mengabaikan opini publik sama artinya memberikan momentum penurunan kepercayaan pada pemerintahan SBY-Boediono.

Itulah yang terjadi saat ini. Seperti isu demo besar-besaran yang akan dilakukan oleh masyarakat dari berbagai kelompok massa, seakan-akan menunjukkan seperti apa sikap rakyat saat ini terhadap pemerintahan SBY-Boediono. Memang terlalu cepat jika hanya menilai kepemimpinan mereka dalam setahun ini. Namun, waktu 365 hari itu pastinya juga akan sangat menentukan untuk hari-hari berikutnya.

* Dimuat di Harian Analisa (Senin, 25 Oktober 2010)

Source:

http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=73375:penilaian-kinerja-pemerintahan-sby-boediono&catid=78:umum&Itemid=131

Mengurai Konflik Tanah Adat

2010-09-20T07:06:00.003+07:00

Oleh: Adela Eka Putra Marza

Persoalan tanah adat atau tanah ulayat seringkali bermasalah dalam penentuan tata ruang wilayah di suatu daerah. Begitu juga di Sumatera Utara. Sehingga pada akhirnya, konflik pun bermunculan karena adanya ketidakjelasan dalam menetapkan bagian tanah adat dalam tata ruang wilayah suatu daerah. Seperti yang terjadi pada lahan hutan kemenyan di Kabupaten Toba Samosir. Ini terjadi karena keterwakilan masyarakat adat belum diikutsertakan.

Padahal PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) sendiri mengakui hak-hak masyarakat adat termasuk kawasan tanah adat. Ini tertuang dalam Deklarasi PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang menjadi tonggak sejarah bagi masyarakat adat di seluruh penjuru dunia, sebagai momentum yang efektif dalam membangun konsolidasi gerakan masyarakat adat. Namun hingga saat ini, masih saja ada persoalan dalam penentuan hak-hak masyarakat adat tersebut.

Terbentur Tata Ruang

Permasalahan utama dalam penentuan tanah adat terjadi saat penetapan tata ruang suatu wilayah. Selama ini, draft tata ruang lebih banyak membicarakan tentang infrastruktur, dalam artian lebih kepada kawasan industri yang bussines oriented. Sangat sedikit sekali memperhatikan mengenai keselamatan warga, bagaimana akses warga dan wilayah pengelolaan masyarakat terhadap kawasan hutan.

Makanya sudah menjadi fenomena yang tidak aneh lagi jika konflik akibat pengelolaan tata ruang terus semakin meningkat setiap tahunnya. Padahal, dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai ketataruangan suatu daerah seharusnya mampu meminimalisir konflik yang selama ini terjadi antara masyarakat setempat dengan pihak swasta yang melakukan pengolahan di daerah tersebut.

Adanya kepentingan dari sejumlah pihak juga menjadi penyebab munculnya konflik-konflik tersebut. Pada suatu wilayah, ada pihak yang menyatakan bahwa wilayah tersebut termasuk kawasan hutan. Tapi ternyata, fakta di lapangan wilayah tersebut telah menjadi perkebunan. Oleh karena itu juga, maka penyusunan draft tata ruang itu sendiri tidak juga selesai hingga saat ini.

Oleh karena itu, seharusnya masyarakat adat sendiri mendapatkan porsi yang sesuai untuk menyampaikan aspirasi kelompoknya dalam penyusunan draft tata ruang. Karena, sudah secara otomatis mereka memiliki peranan penting, karena merekalah yang lebih mengetahui bagaimana kondisi kawasan di lingkungan mereka, termasuk soal kawasan tanah adat.

Ekspansi Pihak Swasta

Konflik tanah adat antara masyarakat setempat dengan pihak swasta yang ingin membuka lahan memang juga menjadi persoalan yang sangat mengkhawatirkan dewasa ini di wilayah Sumut. Konflik tanah adat di Sumut memang tak juga kunjung reda, malah makin bertambah. Inilah potret akibat nasionalisasi perusahaan asing puluhan tahun silam.

Padahal dulu di masa penjajahan Belanda, masyarakat adat bisa tetap mengelola lahan kendati lahan tersebut sudah ditanami tembakau oleh perusahaan Belanda, dimana saat itu disebut tanah jaluran. Namun, praktek tersebut berakhir setelah Indonesia merdeka, terutama setelah pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan Belanda pada 1958.

Setelah Indonesia merdeka, jumlah tanah masyarakat adat pun berkurang drastis. Semula luas tanah adat di Sumut tak kurang dari 325 ribu hektare. Namun, jumlah itu merosot sampai 125 ribu hektare setelah ada kekacauan politik pada 1960-an. Luas itu terus menyurut hingga menjadi sekitar 50 sampai 60 ribu hektare pada tahun 1970-an.

Pada tahun 1980-an, pemerintah sempat mengeluarkan kebijakan untuk membagikan sekitar 10 ribu hektare tanah, termasuk kepada masyarakat adat. Namun kenyataannya, masyarakat adat tak mendapat jatah sedikit pun.

Oleh karena itu, belakangan ini banyak pihak yang terus memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Masyarakat Adat agar segera dapat disahkan. Karena, dengan adanya undang-undang tersebut maka masyarakat sendiri akan merasa mendapatkan jaminan hukum atas tanah ulayat yang mereka miliki sebagai suatu warisan dari nenek moyang mereka.

Perlindungan Undang-Undang

Hingga saat ini, dalam undang-undang di Indonesia belum satupun yang mengakui kepemilikan masyarakat adat, termasuk tanah adat atau tanah ulayat. Seharusnya proteksi terhadap kepemilikan masyarakat adat diatur juga di dalam undang-undang atau minimal peraturan daerah. Selama ini, pemerintah hanya mengakui wilayah kelola terhadap suatu tanah adat oleh masyarakat setempat, namun sama sekali tidak diakui kepemilikannya.

Hutan adat sendiri sebenarnya memang masuk dalam kawasan hutan yang dimiliki oleh negara, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Dengan begitu, hak pengelolaan dan kepemilikannya juga berada di tangan pemerintah. Namun, hutan adat baru bisa menjadi tanah negara jika tidak ada alas hak dari tanah tersebut.

Sedangkan tanah adat sendiri menurut hukum adat merupakan hak-hak perorangan atas tanah yang menjadi hak pribadi, akan tetapi didalamnya mengandung unsur kebersamaan, yang dalam istilah modern disebut "fungsi sosial". Hukum adat juga merupakan sumber utama hukum undang-undang pokok agrarian atau hukum pertanahan Indonesia. Oleh karena itu, dalam persoalan ini juga perlu dipertimbangkan.

Jalan keluar bagi permasalahan ini sebenarnya berada di tangan pemerintah sendiri. Pemerintah harus memberi kesempatan bagi masyarakat adat untuk mengurus hak kepemilikan tanahnya. Selain itu, juga dilakukan harmonisasi semua peraturan perundangan yang bersentuhan dengan pertanahan. Selama ini tak dibenahi, maka konflik tanah adat akan terus muncul.

Pemerintah juga harus mengatur pembatasan terhadap pihak swasta yang ingin membuka lahan baru, sehingga tidak main caplok hingga menyerobot kawasan tanah adat. Pemerintah perlu mengatur semua peruntukan terhadap kawasan hutan, sehingga bisa dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana ekspansi pihak swasta tersebut. Karena, pihak swasta ini akan terus melakukan ekspansi jika ada kesempatan. Jangan sampai, suatu saat nanti seluruh kawasan Sumut sudah menjadi lahan sawit.

* Dimuat di Harian Analisa (Selasa, 7 September 2010)

Sumber:

http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=68108:mengurai-konflik-tanah-adat&catid=764:07-september-2010&Itemid=220

Kriminalisasi Wartawan dan Kebebasan Pers

2010-08-12T05:37:00.003+07:00

- Refleksi Hari Ulang Tahun AJI (7 Agustus) -

Oleh: Adela Eka Putra Marza

Keran kebebasan pers di Indonesia mulai terbuka lebar sejak jatuhnya rezim Orde Baru tahun 1998. Sejak itu, berbagai media massa, mulai cetak, televisi dan radio hingga media online tumbuh bak jamur di musim hujan, seiring semakin tertancapnya kuku-kuku demokrasi di negeri ini.

Lihat saja, berbagai koran, tabloid, majalah, hingga televisi, radio dan portal berita online lahir menyemarakkan dunia jurnalistik di Tanah Air.

Setidaknya, fenomena ini bisa sedikit mengobati sakitnya terbelenggu oleh kekuasaan tunggal rezim Orde Baru hampir selama 32 tahun. Meski kebebasan pers belakangan ini di Indonesia juga sepertinya malah kebablasan. Tapi yang jelas, ini sudah menjadi sebuah pembelajaran menuju cita-cita pers yang sebenarnya; sebagai pengabar masyarakat, sebuah tugas yang begitu mulia.

Namun, kebebasan dalam arti jaminan dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsinya sebagai pengabar informasi kepada masyarakat umum, ternyata masih ada segelintir pihak dan oknum-oknum tertentu yang begitu tega menciderai kebebasan pers tersebut. Terbukti kasus pelanggaran terhadap tugas-tugas wartawan di Indonesia, belakangan ini terus meningkat. Ada wartawan yang diancam, disekap, dianiaya, bahkan hingga dibunuh.

Posisi 100 dari 175
Sebuah lembaga dunia, Reporters Without Borders (RSF) pernah merilis Indeks Kebebasan Pers 2009 pada tahun lalu. Menurut hasil penelitian tersebut, Indonesia menempati posisi 100 dari 175 negara di dunia. Ternyata, kebebasan pers di negeri ini masih ketinggalan dibandingkan negara-negara lain di dunia.

Angka ini tentu saja dapat membuka pemikiran kita tentang kebebasan pers di Indonesia. Ternyata secara umum, dibandingkan negara-negara lain, kebebasan pers di Nusantara masih jauh di bawah standar. Apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara Barat, tentu saja kebebasan pers di Indonesia belum ada apa-apanya. Belum lagi, jika kita bicara soal kesejahteraan para kuli tinta tersebut.

Meski begitu, Indonesia masih lebih baik dari negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Myanmar misalnya, yang dikuasai pemerintahan junta militer, menempati rangking yang nyaris paling bawah, yakni 171 dari 175 negara. Oleh RSF, Myanmar dideskripsikan sebagai “surganya sensor”, salah satu di antara sedikit negara di dunia yang semua publikasinya diharuskan melewati mekanisme sensor.

Kemudian, Vietnam menempati rangking 166 dari 175 negara. Menurut deskripsi RSF, Vietnam disebut tidak memiliki media yang independen. Pers, baik koran, majalah, televisi, dan radio, semua di bawah kontrol Hanoi. Sementara itu, Laos menempati posisi 169, kemudian Filipina pada posisi 122, Thailand 130, Singapura 133, dan Malaysia, yang juga dikenal mengontrol ketat persnya, menempati rangking 131.

Sumut, Setali Tiga Uang
Di Sumatera Utara pun tak ada bedanya; kekerasan terhadap wartawan malah juga sering terjadi di daerah ini. Bahkan belakangan ini, angka tindak kekerasan terhadap wartawan Sumut semakin meningkat. Setidaknya, di awal tahun 2010 ini tercatat ada tiga kasus penganiayaan dan kriminalisasi terhadap wartawan di Sumut.

Catatan pertama, kasus penyekapan dan tindak kekerasan terhadap lima wartawan yang dilakukan oleh oknum dokter dan satpam RSUP Haji Adam Malik Medan pada 6 Februari lalu. Mereka mendapat perlakuan tersebut saat melakukan peliputan terhadap bayi yang diduga korban malpraktik dengan dikunci dalam salah satu ruangan rawat inap selama 10 menit. Selain disekap, mereka juga dipaksa untuk menghapus gambar bayi tersebut, dan harus berjanji untuk tidak memberitakannya.

Kemudian kasus penodongan dengan pistol yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai Darmanto terhadap tiga wartawan di Binjai pada 3 Maret lalu. Para wartawan yang berinisial IP, BR dan JT tersebut ditodong saat hendak mewawancarai dan meminta konfirmasi dari pejabat tersebut terkait kasus dugaan perbuatan cabul yang dilakukannya. Namun, tanpa basa basi pelaku malah mengambil senjata api dari pinggangnya dan mengacung-acungkannya ke arah wartawan.

Yang terakhir adalah kasus penganiayaan terhadap Dedek Mohan Basri Hasibuan (26) yang bekerja untuk Harian Metro 24. Wartawan yang akrab disapa Abay ini dianiaya oleh preman yang dikenal korban sebagai Ucok Kibo, 6 Maret lalu. Akibat penganiayaan tersebut, Abay mengalami sejumlah luka serius dan terpaksa dirawat di rumah sakit. Kepala dan leher kanannya mengalami cidera serius, serta salah satu daun telinganya nyaris putus karena dipukul oleh pelaku dengan botol minuman keras.

Penganiayaan ini sendiri merupakan yang ketiga kalinya yang dialami oleh Abay; pertama pada Agustus 2008 dan yang kedua pada Januari 2009, tapi pelaku tak kunjung ditangkap polisi. Kasus pertama dilaporkan ke Polsekta Patumbak, sementara kasus kedua dilaporkan ke Poltabes Medan. Namun tidak ada pengusutan kasus dan pelaku tetap bebas berkeliaran. Motif penganiayaan ini diduga terkait berbagai pemberitaan mengenai premanisme di Kota Medan yang ditulis korban pada Agustus 2008 lalu.

Buat Apa UU Pers?
Ketiga kasus diatas hanya segelintir dari kasus-kasus lainnya yang menimpa wartawan di Sumut. Masih banyak kasus kriminalisasi terhadap wartawan di Sumut yang hingga saat ini belum juga terungkap. Padahal seharusnya mereka mendapatkan perlindungan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengabar berita kepada khalayak. Sehingga tetap bisa kritis dan objektif dalam setiap pemberitaannya.

Selain itu, selama ini seringkali aparat kepolisian mengusut kasus kriminalisasi terhadap wartawan tanpa memperhatikan aturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Bahkan, banyak aparat kepolisian yang sama sekali tidak mengetahui UU Pers tersebut. Kepolisian biasanya hanya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja dalam pengusutan kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan tersebut.

Lalu untuk apa UU Pers tersebut ada, jika pada praktiknya malah tidak dilaksanakan oleh para penegak hukum. Padahal persoalan menyangkut profesi wartawan seharusnya diselesaikan dengan mengacu kepada UU Pers. Aparat keamanan seharusnya juga turut melindungi tugas-tugas wartawan dan memproses hingga tuntas setiap pelanggaran hukum yang dilakukan terhadap wartawan.

Seperti dimuat laman Asianewsnet pada akhir 2009 lalu, negara-negara Asia Tenggara harus waspada. Sebab, dalam beberapa tahun ke depan indeks kebebasan pers berpotensi besar melorot tajam. Kita semua harus bertanya, apakah musti mengorbankan demokrasi dan kebebasan demi keamanan dan stabilitas sesaat? Jangan sampai kebebasan pers yang selama ini diagung-agungkan di negeri ini hanya sekadar wacana semata.

* Dimuat di Harian Medan Bisnis (Rabu, 11 Agustus 2010)

Kualitas Hidup untuk Kualitas Wartawan

2010-08-07T12:30:00.006+07:00

- Refleksi Hari Ulang Tahun AJI (7 Agustus) -

Oleh : Adela Eka Putra Marza

"Seorang wartawan muda di Medan, yang idealismenya membara, bercerita kepada saya. Ada kebiasaan wartawan menyetor sebagian "amplop" kepada redaksi agar berita mereka mendapat jatah kapling di halaman tertentu. Buntut cerita itu ternyata bukan happy ending. Ada (sebagian) redaktur - yang gajinya agak lebih besar - ikut pula turun ke lapangan. Buat apa, kan tugasnya di-desk? Ikut berebut jatah "amplop" juga, dong. Artinya, masalah "amplop" tidak hanya berkait dengan faktor kemiskinan kantung wartawan, tapi juga berkelindan dengan moral yang memang bobrok."

(Budiman S Hartoyo, Jurnalis Idealis atau Wartawan "Bodrex"?, http://budimanshartoyo.multiply.com/, 29 November 2006)

Masalah Klasik

Persoalan kesejahteraan wartawan selalu saja menjadi masalah klasik dari masa ke masa dalam sejarah pers di Indonesia. Toh buktinya, hingga saat ini, masih saja ada wartawan yang digaji di bawah standar oleh perusahaan media yang mempekerjakannya. Bahkan, juga tak sedikit para "kuli tinta" tersebut yang malah tak digaji; hanya berharap dari setiap "amplop" yang akan diterimanya dari para narasumber demi tetap "mengepulkan asap dapur rumah."

Padahal, selama ini kita tahu bagaimana perjuangan wartawan bagi masyarakat Indonesia. Coba perhatikan, banyak tulisan para wartawan yang menyampaikan perjuangan buruh dalam menuntut haknya, atau tentang kenaikan gaji para PNS. Tetapi, malah sebaliknya bagi para pekerja media tersebut, banyak di antara mereka yang masih berpenghasilan di bawah UMR (upah minimum regional).

Makanya jangan salah jika banyak pihak yang mengasumsikan pekerjaan pencari berita tak jauh berbeda dengan buruh kebanyakan. Bekerja setengah mati dengan resiko yang tinggi, tetapi apresiasi dan penghargaan atas pekerjaan tersebut yang sangat minim. Padahal, jelas-jelas profesi wartawan berbeda jauh dengan buruh yang hanya mengandalkan otot semata; wartawan bekerja dengan otak, bukan otot.

Upah yang Layak

Hampir setiap tahun dalam berbagai peristiwa, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) selalu meneriakkan mengenai upah yang layak bagi wartawan dalam aksinya. Bermacam usaha selalu mengkampanyekan untuk memperjuangkan hak-hak para wartawan.

Menurut catatan AJI berdasarkan survei terhadap 192 wartawan dari 48 media di tujuh kota di Indonesia, yakni Jakarta, Banda Aceh, Medan, Lampung, Bandung, Solo, dan Palu, ditemukan masih banyaknya wartawan yang digaji di bawah standar upah minimum kota dan kabupaten (www.okezone.com, 1 Mei 2010). Bahkan, hanya beberapa media saja khususnya di Jakarta, yang sudah memberi upah yang layak bagi wartawannya.

Oleh karena itu, AJI terus memperjuangkan agar perusahaan media bisa memberikan penghargaan kepada wartawan dengan upah yang layak. Karena, upah yang rendah dikhawatirkan menyebabkan para wartawan akan menjadi pragmatis, rentan suap dan tidak independen terhadap kekuatan di luar profesinya. Dan menang itu yang menjadi fenomena dalam dunia pers di Indonesia saat ini, terutama di daerah-daerah. AJI sendiri mengajukan angka Rp 4,6 juta bagi setiap wartawan sebagai upah yang layak. Apakah ada media lokal yang sanggup memenuhi itu?

Selain itu, AJI juga terus mengkampanyekan "tolak amplop" demi tercapainya wartawan yang jujur dan independen dalam menjalan profesinya. Fenomena PHK massal yang dilakukan oleh beberapa media belakangan ini terhadap para pekerjanya juga dikecam AJI dalam aksinya tersebut. Tentunya, kita juga berharap kelompok-kelompok profesi wartawan lainnya, termasuk para wartawan sendiri secara individu ikut juga mengkampanyekan dan memperjuangkan ini.

Berharap Kualitas (?)

Dunia pers memanglah sebuah pilihan; sebuah pilihan untuk menjadi manusia yang jujur seutuhnya, atau menjadi manusia yang jujur di halaman koran tapi korupsi di belakang layar. Sebuah pilihan dengan selera dan cita rasa yang berbeda, namun itu tetaplah sebuah pilihan.

Pekerjaan ini memang sebuah pilihan yang sangat dilematis, di zaman yang serba sulit ini. Belum lagi, penghargaan bagi seorang wartawan di Indonesia terutama di daerah-daerah sangatlah rendah. Mulai dari gaji yang minim, hingga apresiasi masyarakat terhadap kerja-kerja wartawan yang masih kurang.

Fenomena yang tidak mengherankan lagi jika di banyak kantor-kantor pemerintahan "bergentayangan" wartawan-wartawan yang "aneh"; mulai dari wartawan amplop, wartawan bodrek hingga wartawan gadungan. Banyak orang yang mengaku sebagai wartawan, tetapi media tidak jelas dan tidak tahu terbitnya kapan.

Kita tidak bisa juga menyalahkan wartawan amplop ini sepenuhnya. Karena, kenyataannya perusahaan yang mempekerjakan media jelas tak bertanggung jawab untuk menghidupi para karyawannya dengan kesejahteraan yang layak. Ini tentu harus menjadi perhatian banyak pihak, termasuk para wartawan sendiri harus memperjuangkan hak-hak mereka tersebut.

Bagaimana lagi membicarakan kualitas para wartawan, jika mereka sendiri dibayar tidak layak? Jangan pernah berharap para wartawan tersebut bisa melaporkan sebuah berita dengan baik, benar dan jujur tanpa memihak, jika mereka masih kebingungan memikirkan untuk makan anak-istrinya di rumah. Sebuah kenyataan yang tidak masuk akal jika berharap banyak akan kualitas para wartawan jika perusahaannya sendiri tidak pernah memikirkan kualitas hidup mereka.

* Dimuat di Harian Analisa (Sabtu, 7 Agustus 2010)

Sumber:

http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=64632:refleksi-hari-ulang-tahun-aji-7-agustus--kualitas-hidup-untuk-kualitas-wartawan-&catid=78:umum&Itemid=131

Kebebasan Pers: Masih Hanya Sekadar Wacana (?)

2010-08-05T06:45:00.006+07:00

Oleh: Adela Eka Putra Marza

Pada Februari 2010 lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melansir hasil survey yang dilakukan oleh Komite Perlindungan Wartawan atau Committee to Protect Journalists (CPJ). Dari catatan tersebut, tercatat sebanyak 70 wartawan terbunuh selama tahun 2009 saat bertugas. Ini merupakan catatan terburuk dalam 30 tahun ini. Angka ini jauh lebih besar dari catatan tahun 2007 yang mencapai 67 kematian ketika kekerasan di Irak merajalela, dan tahun 2008 yang hanya 41 kematian.

Tercatat sebagai negara dengan jumlah kematian wartawan terbanyak pada tahun 2009 adalah Filipina dengan jumlah kematian sebanyak 31 wartawan. Jumlah tersebut diduga terkait pembunuhan saat pemilihan umum digelar di Maguindanao, Filipina, pada November 2009. CPJ mengatakan, penyebab utama kematian sebagian besar wartawan tersebut adalah pembunuhan. Paling tidak sebanyak 51 wartawan diketahui tewas dibunuh.

Sementara itu, hasil survei CPJ ini juga menyatakan bahwa sebanyak 136 reporter, editor, dan wartawan foto dipenjarakan sejak Desember 2008. China tercatat sebagai negara terburuk yang memenjarakan wartawan dalam 10 tahun terakhir, dengan jumlah 24 wartawan yang ditahan di negeri tirai bambu tersebut. Kemudian, ada Iran, Kuba, Eritrea dan Birma yang mengikuti catatan buruk perlakuan terhadap wartawan.

Di Sumut Juga Terjadi

Pada Mei 2009 lalu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia juga pernah melansir data kekerasan terhadap wartawan di Indonesia dalam Laporan Kebebasan Pers 2009. Dari catatan tersebut, tercatat ada 44 kasus kekerasan yang terdiri dari kekerasan fisik dan kekerasan verbal sepanjang Mei 2008 hingga Mei 2009. Dari data tersebut, terungkap bahwa kekerasan tersebut paling banyak dilakukan oleh aparat kepolisian, yakni sebanyak 12 kasus. Sedangkan lima kasus dilakukan oleh oknum TNI dan pejabat sipil tujuh kasus.

Dari catatan AJI Indonesia tersebut terungkap bahwa sebagian kasus kekerasan itu terjadi karena pelaku tidak ingin wartawan meliput suatu peristiwa tertentu. Sedangkan motivasi lain pelaku melakukan tindak kekerasan tersebut adalah karena pelaku kecewa dengan hasil liputan wartawan tersebut, dan karena ingin wartawan mengungkap identitas narasumber yang dirahasiakannya.

Di Sumut pun tidak jauh berbeda; kekerasan terhadap wartawan juga terjadi di daerah ini. Setidaknya terdapat tiga kasus kekerasan yang terjadi terhadap wartawan di Sumut berdasarkan catatan AJI Indonesia tersebut. Sedangkan menurut KontraS Sumut, setidaknya ada dua kasus kematian wartawan yang hingga saat ini belum juga berhasil diusut tuntas oleh kepolisian. Diantaranya adalah kasus tewasnya wartawan mingguan Aspirasi di Balige, Agus Hutapea bulan Oktober 2009 lalu, dan wartawan Harian Berita Sore di Nias, Elyuddin Telembanua yang hilang sejak Agustus 2005.

Soal kasus hilangnya Elyuddin, sampai saat ini belum terungkap dan keberadaannya tidak diketahui sama sekali. Kabar yang beredar, hilangnya Elyuddin berkaitan dengan salah seorang calon kepala daerah yang tidak senang atas pemberitaannya tentang konflik pilkada di Nias Selatan. Ada informasi yang mengatakan bahwa ia dibuang ke tengah laut. Ada juga yang mengatakan mayatnya disemen oleh pelaku.

Awal 2010, Semakin Meningkat

Belakangan ini, angka tindak kekerasan terhadap wartawan di Medan dan Sumatera semakin meningkat. Setidaknya, di awal tahun 2010 ini tercatat ada tiga kasus penganiayaan dan kriminalisasi terhadap wartawan di Sumut. Padahal seharusnya mereka mendapatkan perlindungan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengabar berita kepada khalayak. Kenyataan ini jelas-jelas menunjukkan adanya ancaman bagi kebebasan pers yang selama ini sangat diagung-agungkan di negara ini sejak berdirinya tonggak reformasi pada 1998 lalu.

Catatan pertama, kasus penyekapan dan tindak kekerasan terhadap lima wartawan yang dilakukan oleh oknum dokter dan satpam RSUP Haji Adam Malik Medan pada 6 Februari lalu. Mereka mendapat perlakuan tersebut saat melakukan peliputan terhadap bayi yang diduga korban malpraktik dengan dikunci dalam salah satu ruangan rawat inap selama 10 menit.

Kelima wartawan tersebut adalah Al Amin Zakir dari Harian Metro Aceh, Reza dari Harian Pos Metro Medan dan Edi Ginting dari Harian Metro 24 Jam. Sedangkan dua wratawan lagi berasal dari media elektronik, yakni Fendi dari ANTV dan Wahyu Maulana dari SCTV. Mereka ditahan di ruang rawat inap Rindu B, tempat sang bayi dirawat. Para wartawan tersebut juga dipaksa untuk menghapus gambar bayi tersebut, dan harus berjanji untuk tidak memberitakannya.

Kemudian kasus penodongan dengan pistol yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kota Binjai Darmanto terhadap tiga wartawan di Binjai. Para wartawan yang berinisial IP, BR dan JT tersebut ditodong saat hendak mewawancarai dan meminta konfirmasi dari pejabat tersebut terkait kasus dugaan perbuatan cabul yang dilakukannya.

Penodongan pistol tersebut dilakukan oleh pelaku di kafe miliknyadi Jalan T Amir Hamzah, Kecamatan Binjai Utara pada 3 Maret lalu. Mereka awalnya datang dan menjumpai sang kepala dinas untuk melakukan konfirmasi terkait kasus dugaan cabul tersebut. Namun, saat mereka sampai, tanpa basa basi pelaku langsung mengambil senjata apinya yang mirip jenis FN dari pinggangnya sambil mengacung-acungkan ke arah wartawan.

Yang terakhir adalah kasus penganiayaan terhadap Dedek Mohan Basri Hasibuan (26 tahun) yang bekerja untuk Harian Metro 24. Wartawan yang akrab disapa Abay ini dianiaya oleh preman yang dikenal korban sebagai Ucok Kibo. Akibat penganiayaan tersebut, Abay mengalami sejumlah luka serius dan terpaksa dirawat di rumah sakit. Kepala dan leher kanannya mengalami cidera serius, serta salah satu jari tangannya nyaris putus karena dipukul oleh pelaku dengan botol minuman keras.

Kasus penganiayaan itu sendiri terjadi pada Sabtu malam, 6 Maret lalu di kawasan Jalan Sisingamangaraja, Medan. Saat itu korban bersama seorang rekannya sedang membeli rokok di sebuah grosir. Tiba-tiba datang dua pelaku. Salah satu pelaku menghantam kepala korban dengan botol. Lantas pecahan botol itu ditusukkan ke leher korban. Dalam keadaan terluka korban masih sempat memberikan perlawanan, namun tersangka kemudian segera melarikan diri dengan sepeda motor.

Penganiayaan ini merupakan yang ketiga kalinya yang dialami oleh Abay; pertama pada Agustus 2008 dan yang kedua pada Januari 2009, tapi pelaku tak kunjung ditangkap polisi. Kasus pertama dilaporkan ke Polsekta Patumbak, sementara kasus kedua dilaporkan ke Poltabes Medan. Namun tidak ada pengusutan kasus dan pelaku tetap bebas berkeliaran. Motif penganiayaan ini diduga terkait berbagai pemberitaan mengenai premanisme di Kota Medan yang ditulis korban pada Agustus 2008 lalu.

UU Pers Harus Diterapkan

Akibat banyaknya ancaman dan kriminalisasi yang diterima oleh para wartawan tersebut, akhirnya mengakibatkan wartawan tidak lagi kritis dan objektif dalam pemberitaannya, karena keselamatan dirinya terancam. Para wartawan seringkali diancam agar tidak memberitakan suatu kasus, sehingga hal ini menyangkut keselamatan dirinya.

Selain itu, selama ini seringkali aparat kepolisian mengusut kasus kriminalisasi terhadap wartawan tanpa memperhatikan aturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Bahkan, banyak aparat kepolisian yang sama sekali tidak mengetahui UU Pers tersebut. Kepolisian biasanya hanya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja dalam pengusutan kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan tersebut.

Sikap arogansi dan tindakan main hakim sendiri yang sering kali dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, bahkan termasuk oknum pejabat pemerintahan terhadap pekerja pers telah menunjukkan pelanggaran terhadap kebebasan pers itu sendiri. kedepannya, persoalan menyangkut profesi wartawan ini harus diselesaikan dengan mengacu dan berdasarkan UU Pers.

Selain itu, kita juga harus mendesak aparat keamanan agar melindungi tugas-tugas wartawan dan memproses hingga tuntas setiap pelanggaran hukum yang dilakukan terhadap wartawan. Karena mereka sebagai pengabar informasi harus mendapatkan perlindungan tersebut. Jika tidak, kebebasan pers yang selama ini diagung-agungkan di negeri ini mesti dipertanyakan.

* Dimuat di Surat Kabar SOEARA RAKJAT - BAKUMSU (Edisi 30/ Juli 2010)

Menyaring Tayangan Televisi

2010-07-31T22:08:00.006+07:00

Oleh : Adela Eka Putra Marza

Siaran televisi dianggap sebagai penyumbang kerusakan moral terhadap anak-anak. Karena sebagian besar kalangan menilai tayangan televisi saat ini banyak yang tidak memberikan nilai positif terhadap anak-anak. Malah banyak isi tayangan televisi yang tidak layak dikonsumsi anak-anak.

Makanya tak heran jika kemudian muncul seruan kampanye hari tanpa televisi pada Minggu, 25 Juli 2010. Melalui kampanye tersebut, sejumlah aktivis LSM berharap agar dapat mengurangi ketergantungan anak-anak atas tayangan televisi. Orangtua harus lebih memperhatikan pola kebiasaan anak menonton televisi. Harapannya, ketergantungan anak-anak akan siaran televisi bisa dikurangi. Karena normalnya anak-anak menonton televisi adalah dua jam dalam sehari dan harus didampingi orangtua.

Dalam kampanye yang digalakkan pada peringatan Hari Anak Nasional, 23 Juli kemarin itu, para aktivis menghimbau keluarga Indonesia untuk tidak menghidupkan televisi pada hari Minggu tanggal 25 Juli. Disarankan kepada warga Indonesia, agar pada hari Minggu tersebut, memberikan hiburan lain bagi anak-anak, seperti pergi main ke taman, menggambar, dan hal lain yang mendidik.

Media Infomasi ke Media Bisnis

Televisi adalah metamedium, instrumen yang tidak hanya mengarahkan pengetahuan tentang dunia, seperti dikatakan Dedi Mulyana (1997). Televisi menawarkan ideologinya sendiri yang khas. Dengan tayangan yang batas-batasannya begitu cair: berita, fiksi, propaganda, bujukan (iklan), hiburan, dan pendidikan, Televisi mencampuradukkan berbagai realitas pengalaman kita yang berlainan: mimpi, khayalan, histeria, kegilaan, halusinasi, ritual, kenyataan, harapan, dan angan-angan, sehingga kita sendiri sulit mengidentifikasi pengalaman kita yang sebenarnya.

Televisi pada hakikatnya melakukan penetrasi yang lebih besar terhadap kehidupan kita dari pada ideologi-ideologi konvensional yang kita kenal selama ini. Hanya saja caranya begitu halus sehingga sulit terdeteksi.

Sejatinya, televisi berfungsi sebagai media komunikasi, informasi, dan dengan sendirinya pendidikan. Tentu saja tidak ada yang kontroversial dengan fungsi tersebut. Barulah pada sisi sebagai media bisnis, silang pendapat muncul karena persepsi, perspektif, dan kepentingannya kemudian bisa menjadi berbeda-beda. Dalam bisnis, kata keramat yang diagung-agungkan adalah mengeluarkan biaya serendah-rendahnya, dengan keuntungan setinggi-tingginya.

Dalam konteks pertelevisian, dicari cara bagaimana menekan biaya produksi serendah-rendahnya, dan mencari iklan sebesar-besarnya. Tentu saja, sesungguhnya prinsip itu merupakan sesuatu yang normal saja. Namun ketika demi bisnis terjadi eksploitasi berlebihan, asas keadilan menjadi terusik. Sisi perasaan publik terabaikan, dan itu yang harus dipersoalkan, mengingat tingkat penetrasi televisi yang tinggi.

Ancaman Bagi Budaya Lokal

Masalahnya sekarang, televisi tidak hanya memberikan ruang diplomasi virtual, tetapi juga menciptakan kesadaran baru. Media ini memberikan proses learning social norms yang lebih intensif daripada lainnya. Tentu saja dampaknya bisa baik, dan bisa buruk. Namun jika televisi dihadapi dengan ketidakkritisan, ia lebih cenderung berakibat buruk. Dan sayangnya, masyarakat Indonesia tidak berada dalam situasi imunitas yang baik pula. Setidaknya, daya ekonomi, daya nalar, daya persepsi, daya abstraksi, dan daya tawar, tidak terdukung dengan sistem kebudayaan yang memadai. Tingkat kesiapan dan keterdidikan masyarakat Indonesia sangat rentan untuk mudah digoda.

Salah satunya, pengetahuan masyarakat dewasa ini tentang budaya lokal. Betapa minimnya pengetahuan masyarakat sekarang terhadap akar budayanya sendiri. Sistem budaya lokal yang seharusnya berfungsi membuat masyarakat bertahan hidup dan relatif tentram, kini setelah mengalami sinkronisasi budaya, justru menyebabkan masyarakat bingung, gagap, tak berdaya, mengalami konflik dan geger budaya di negara mereka sendiri. Televisi telah memberi andil terhadap hal tersebut, penurunan bahkan kepunahan budaya lokal.

Ketika tidak munculnya budaya-budaya lokal di layar kaca, secara bersamaan sirna pula dalam ingatan warganya. Pada saat tertentu, ketika generasi baru muncul, mereka tidak menemukan sebuah tradisi dan budaya yang telah dilestarikan nenek moyangnya pada tontonan mereka. Akhirnya jangan aneh jika mereka merasa asing terhadap berbagai pagelaran musik dan budaya tradisional, baik calung, angklung, wayang, jaipong, bahasa daerah dan budaya lokal lainnya.

Lihat saja program-program televisi di negeri kita saat ini. Banyak sekali tayangan yang tak jelas manfaat dan nilai-nilainya bagi masyarakat. Sinetron yang memberikan gambaran prilaku konsumtif, pergaulan bebas, kekerasan, sama sekali tak cocok dengan nilai-nilai orang Timur yang kita anut. Apa yang bisa kita pelajari dari tayangan-tayangan tersebut?

Malah ibu-ibu larut berjam-jam di depan televisi hanya untuk menyaksikan kelanjutan nasib si tokoh utama dalam sinetron favoritnya yang tak habis-habis. Para remaja sibuk dengan pergaulan bebasnya, tak terkontrol lagi. Anak-anak sudah mulai belajar main kekerasan dengan teman-teman sekolahnya. Apakah itu yang mau kita dapatkan?

Perilaku yang ditirukan remaja dan anak-anak kita tidak sekedar bersifat fisik dan verbal, melainkan justru nilai-nilai yang dianut tokoh-tokoh yang dilukiskan dalam acara-acara televisi. Pengaruh televisi memang tidak langsung terlihat, namun terpaan yang berulang-ulang pada akhirnya dapat mempengaruhi sikap dan tindakan pemirsa. Dengan kata lain, pengaruh televisi boleh jadi bersifat jangka panjang, substil, dan sulit dibuktikan lewat penelitian-penelitian yang biasa dilakukan.

Kepentingan Modal atau Moral (?)

Ketika media massa seperti televisi tunduk kepada kepentingan modal, kepentingan moral untuk masyarakat bisa menjadi ambivalen. Bahkan, media massa bisa tidak mempunyai kepekaan atas perasaan masyarakat. Media massa bisa kehilangan imajinasi dan fantasinya tentang masyarakat. Yang ia lihat, masyarakat adalah sederetan angka penting. Semakin tergantung masyarakat padanya, media massa itu akan semakin merasa sukses.

Seharusnya para pengelola televisi sendiri bisa memikirkan bagaimana membuat program-program yang bermutu, menarik secara memberdayakan masyarakat, selain secara finansial menguntungkan. Jangan hanya sekedar menghitung, berapa keuntungan yang harus didapatkan dari program-program sinetron yang tak jelas juntrungan dan manfaatnya.

Kita lupa bahwa mayoritas masyarakat kita kurang terdidik, dan karenanya kurang kritis, termasuk mereka yang berada di pedesaan. Kita juga lupa bahwa sebagian besar dari pemirsa adalah anak-anak yang cenderung meniru apa yang mereka lihat dari televisi. Karenanya, keberadaan benda ini sangat besar pengaruhnya dalam proses pembentukan pola pikir dan karakter perilaku suatu masyarakat. Sehingga keberadaannya sangat penting dalam melakukan propaganda untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

Semua ini memang tak bisa juga hanya menyalahkan para pengelola televisi. Kita juga harus melihat tingkat kesanggupan masyarakat kita untuk menerima semua konten tayangan televisi. Setiap individu, keluarga dan masyarakat memiliki tugas masing-masing untuk senantiasa membentengi dan mengingatkan diri sendiri, keluarga dan masyarakat dari berbagai pengaruh asing yang datang dan menggerogoti melalui televisi.

Kita harus berani mengambil sikap tegas dalam membentengi diri kita sendiri dan keluarga terutama, untuk menghindari nilai-nilai negatif dari televisi. Atau lebih mudahnya, kita harus berani mematikan televisi ketika acara yang ditayangkan tidak bermanfaat. Seperti yang ditulis Sunardian Wirodono (2006) dalam bukunya tentang dampak negatif televisi; "Bunuh saja, TV-mu!"

* Dimuat di Harian Analisa (Sabtu, 31 Juli 2010)

Sumber:

http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=63763:menyaring-tayangan-televisi&catid=78:umum&Itemid=131

Kembali Menuju Keluarga Kecil Berkualitas

2010-07-01T00:31:00.004+07:00

- Refleksi Hari Keluarga Berencana Nasional (29 Juni) -

Oleh: Adela Eka Putra Marza

Selama 30 tahun melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) Nasional, Indonesia berhasil menekan angka kelahiran.

Pada masa transisi pemerintahan orde lama ke orde baru, Indonesia mampu menekan angka kelahiran mencapai 80 juta jiwa atau menurunkan angka kelahiran dari 5,6 persen menjadi 2,6 persen. Keberhasilan ini membuat Indonesia pernah menjadi "kiblat" bagi negara lain yang sedang menata pertumbuhan penduduknya.

Gerakan KB Nasional yang dicanangkan sejak tahun 1970, menjadi momentum dari puncak kristalisasi semangat para pejuang KB untuk memperkuat dan memperluas program KB di Tanah Air. Sejak itulah dimulainya kesadaran keluarga Indonesia untuk membangun dirinya ke arah keluarga kecil melalui program KB. Dalam perjalanannya, program KB pun berkembang secara pesat dan mengubah program ini menjadi suatu "gerakan masyarakat" dengan hasil-hasil yang nyata, berupa semakin meningkatnya jumlah keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Keberhasilan ini pun kemudian diperingati setiap tahunnya dalam Peringatan Hari Keluarga Berencana Nasional sejak 29 Juni 1993 di Lampung. Pada dasarnya, peringatan ini merupakan suatu kegiatan komprehensif dan terpadu, yang dilaksanakan setiap tahun untuk memberikan inspirasi dan menggerakkan keluarga Indonesia untuk bersama-sama membangun keluarga sejahtera. Momentum ini menjadi pemicu yang besar untuk lahirnya komitmen baru bagi penyempurnaan pelayanan program pembangunan keluarga kecil berkualitas di masa yang akan datang.

Alami Stagnasi

Namun, prestasi tersebut tak terlihat lagi saat ini. Dalam lima tahun terakhir, program KB Nasional malah mengalami stagnasi. Tercatat, angka kelahiran secara nasional tumbuh menjadi 2,6 persen per wanita subur. Sedangkan prevalensi pemakaian alat kontrasepsi berkisar 60 persen, dimana pemakaian alat kontrasepsi modern ini meningkat 0,7 persen (2008). Artinya, keberhasilan program KB saat ini jauh berkurang.

Diperkirakan, hal ini disebabkan semakin menurunnya komitmen para pengambil kebijakan di pusat dan daerah, serta dukungan terhadap kelangsungan program KB di daerah, dan sinergitas program tidak terjadi. Petugas lapangan KB yang pernah menjadi kebanggaan, juga tidak sesuai lagi jumlahnya dibandingkan dengan peningkatan jumlah penduduk dan pemekaran wilayah, sehingga pergerakan masyarakat juga menurun.

Jika permasalahan pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol ini dibiarkan, persentase pertumbuhan penduduk akan terus bertambah dari tahun ke tahun. Jika persentase pertumbuhan penduduk terus bertambah dengan laju yang tinggi, sementara laju perekonomian berjalan lamban, maka Indonesia dari tahun ke tahun akan bertambah miskin.

Soal kemiskinan juga menjadi permasalahan bagi keluarga Indonesia saat ini. Hasil Pendataan Keluarga tahun 2004, sekitar 30,5 persen (16,2 juta) keluarga di Indonesia merupakan keluarga miskin, yaitu masuk kategori Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I. Keadaan ekonomi ini tentu merupakan masalah yang sangat menekan para keluarga. Terlebih pada umumnya mereka memiliki jumlah anak yang lebih banyak, sehingga permasalahan keluarga menjadi lebih besar.

Tekanan ekonomi membuat banyak keluarga tidak mampu memberikan perhatian yang cukup terhadap kebutuhan anggota keluarga, khususnya anak-anak. Kasus-kasus kekurangan gizi, semakin banyaknya anak-anak jalanan di kota-kota besar tentunya berkaitan dengan kemampuan ekonomi keluarga.

Berbagai masalah sosial dihadapi keluarga antara lain penyimpangan perilaku yang mendorong meningkatnya angka penderita HIV/AIDS, pengguna narkoba dan aborsi di kalangan remaja, perkelahian antar anak sekolah, kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan sosial lainnya. Keluarga ini sangat memerlukan perhatian yang seksama dari seluruh komponen bangsa.

Komitmen Pemerintah dan Masyarakat

Kita memaklumi bahwa kualitas suatu masyarakat dan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat. Keluarga adalah wadah pertama dan utama dalam pembentukan kepribadian manusia. Karena dalam keluarga terdapat rangkaian interaksi sosial yang terkait dengan peran dan fungsi keluarga, seperti fungsi keagamaan, budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan pembinaan lingkungan.

Permasalahan yang dialami oleh keluarga Indonesia saat ini diharapkan menjadi dapat perhatian utama bagi pemerintah, dalam hal ini Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, dan pemerintah daerah serta segenap unsur lembaga swadaya masyarakat dan seluruh keluarga di Indonesia. Karena jika terjadi pertambahan penduduk, otomatis penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan lapangan kerja harus ditingkatkan. Berarti beban pemerintah menjadi bertambah.

Seharusnya dengan jumlah dua anak dalam setiap keluarga, pengeluaran beban masyarakat dan pemerintah daerah dapat ditekan. Karena biaya-biaya seperti biaya kesehatan maupun pendidikan tidak terlalu terbebani dengan jumlah tanggungan yang tidak terlalu banyak. Seperti yang telah pernah dilakukan di Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Mereka mampu menghemat pengeluaran masyarakat sebesar Rp 330 miliar pada tahun 2006 melalui program KB (hasil penelitian Fakultas Ekonomi UNPAD). Tentu saja upaya ini tidak mungkin bisa berjalan dengan baik, jika tidak ada komitmen yang tinggi dari kepala daerahnya dan kerja sama dari masyarakat sebagai pelaksana program KB tersebut.

Selain itu, setiap keluarga Indonesia harus mulai lebih memperhatikan fungsi keluarga. Karena seperti yang kita sadari bersama, bahwa akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan zaman, serta pengaruh budaya barat yang liberal, telah menyebabkan keluarga tidak dapat memerankan fungsinya sebagaimana proporsi yang sebenarnya dengan skala prioritas yang pas.

Secara hakekat, keluarga memiliki delapan fungsi yang harus diperankan secara lengkap agar dapat membentuk kepribadian anak yang baik dan berbudi pekerti luhur. Delapan fungsi tersebut adalah fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi/pendidikan, ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan. Saat ini, banyak fungsi keluarga tersebut yang sudah melemah dan sering dilupakan. Sehingga tak aneh sering timbul masalah dalam keluarga yang berimbas terhadap lingkungan sosial, karena disebabkan keluarga sudah kehilangan peranannya.

Oleh karena itu, hendaknya setiap keluarga Indonesia dapat memberikan perhatian yang lebih terhadap peran dan fungsi masing-masing anggota keluarga, baik sebagai ayah, ibu ataupun sebagai anak. Semua ini bisa dijaga dalam suasana komunikasi dan interaksi yang harmonis, yang pada akhirnya akan memberikan ketahanan keluarga yang lebih baik.

Untuk itu perlu diwujudkan budaya dialog yang lebih terbuka, baik diantara anggota keluarga itu sendiri maupun dengan masyarakat di lingkungannya. Dengan keterbukaan yang didasari dengan rasa saling menghormati dan mengasihi sesama keluarga dan sesama warga bangsa, akan dapat melahirkan keluarga dan masyarakat yang berkepribadian dan bermoral tinggi dengan tidak meninggalkan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia, sebagai tumpuan masa depan bangsa.

* Dimuat di Harian Analisa (Selasa, 29 Juni 2010)

Sumber:

http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=59994:refleksi-hari-keluarga-berencana-nasional-29-juni--kembali-menuju-keluarga-kecil-berkualitas&catid=695:29-juni-2010&Itemid=217